Masa Depan Bangsa Terancam, Ratusan Ribu Anak Terpapar Judi Online

Penyakit Masyarakat

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkapkan hampir 200 ribu anak di Indonesia terpapar judi daring atau judi online, termasuk sekitar 80 ribu anak diantaranya berusia di bawah 10 tahun, sehingga menjadikan alarm serius bagi masa depan generasi muda bangsa.

Menanggapi hal itu, Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho menilai jumlah anak yang terpapar judi daring atau judi online di Indonesia kemungkinan jauh lebih besar dibanding angka yang disampaikan pemerintah.

Data hampir 200 ribu anak terpapar judi online, termasuk sekitar 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun, menunjukkan persoalan serius yang kemungkinan belum sepenuhnya terpetakan.

“Angka itu sangat mungkin hanya permukaan gunung es.

Dalam praktik digital hari ini, pemalsuan identitas untuk mengakses platform online sangat mudah dilakukan, sehingga potensi anak-anak yang sebenarnya sudah terpapar bisa jauh lebih besar,” kata Hardjuno di Jakarta, Kamis (14/5).

Ia menilai dampak judi online kini tidak lagi hanya terlihat di kotakota besar, tetapi sudah menjangkau daerah hingga perdesaan.

Menurut dia, berbagai kasus tragis mulai bermunculan akibat jeratan judi online, termasuk kasus bunuh diri yang dikaitkan dengan tekanan utang dan kecanduan judi daring.

“Bahkan di daerah perdesaan seperti Boyolali sudah muncul kasus bunuh diri yang dikaitkan dengan jeratan judi online.

Ini menunjukkan persoalannya sudah masuk sangat dalam ke masyarakat dan tidak bisa lagi dianggap sekadar fenomena digital biasa,” ujarnya.

Hardjuno menegaskan praktik judi online harus dilawan secara serius melalui penutupan akun, pemblokiran platform, dan penindakan terhadap jaringan pelakunya.

Ia menilai kasus dugaan praktik jual beli pengawasan pada periode kementerian sebelumnya justru membuktikan negara sebenarnya memiliki kemampuan untuk menutup situs judi online apabila dilakukan secara konsisten dan tanpa kompromi.

“Kalau dulu ada dugaan situs tertentu tidak ditutup karena ada praktik permainan dan pihak yang membayar, itu artinya secara teknis penutupan sebenarnya bisa dilakukan.

Karena itu sekarang yang dibutuhkan adalah kemauan politik dan penegakan hukum yang benar-benar tegas,” katanya.