Usulan Gerbong Wanita Dipindah Dinilai Kurang Tepat, Ini yang Harus Dilakukan KAI Menurut Pengamat Transportasi

JAKARTA - Pengamat Transportasi Deddy Herlambang angkat bicara terkait pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi yang mengusulkan agar gerbong khusus wanita pada rangkaian KRL Commuter Line dipindah pascainsiden kecelakaan di Bekasi Timur.

Menurut Deddy, usulan tersebut bukan merupakan solusi yang baik. Ia menilai nyawa setiap orang sama berharga dan perlu dilindungi.

"Sama saja, nyawa laki-laki atau perempuan semua mahal. Justru lebih eksklusif bila KKW (kereta khusus wanita) diletakkan di ujung-ujung, seperti di Jepang," ungkap Deddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (29/4).

Dia pun menekankan perlunya langkah strategis dan menyeluruh untuk meningkatkan keselamatan perkeretaapian nasional, terutama pascakecelakaan di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026.

Dia menegaskan meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 telah menempatkan keselamatan sebagai prinsip utama, implementasi di lapangan masih belum sepenuhnya memenuhi standar fail-safe system.

Lebih lanjut, Deddy menilai kecelakaan tersebut mengungkap kerentanan pada lintas padat dengan pola mixed traffic antara KRL dan kereta jarak jauh, sistem pengendalian perjalanan kereta, serta mitigasi risiko tabrakan dari belakang (rear-end collision).

Untuk itu, dia mendorong percepatan pembangunan jalur double-double track di lintas Bekasi-Cikarang guna memisahkan jalur KRL dan kereta antarkota, serta melakukan audit terhadap sistem Pengendali Perjalanan Kereta Api Terpusat (PPKT) untuk memastikan efektivitas pengawasan lalu lintas.

Dari segi teknologi, Deddy menilai pentingnya penerapan sistem keselamatan berbasis teknologi, seperti Automatic Train Protection (ATP) untuk kereta jarak jauh serta sistem sinyal modern, seperti ETCS atau CBTC untuk layanan perkotaan.

Selain itu, sambung dia, faktor manusia perlu diperkuat melalui manajemen kelelahan masinis berbasis risiko, pelatihan simulasi darurat, mekanisme konfirmasi ganda pada sinyal kritis, serta budaya kerja yang mengutamakan keselamatan dibandingkan ketepatan waktu.

Dia juga menegaskan pentingnya penerapan Railway Safety Management System (RSMS) secara menyeluruh agar sistem keselamatan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan berbasis pencegahan dan manajemen risiko.

Di sisi lain, Deddy menyoroti perlunya integrasi yang lebih kuat antara regulator dan operator perkeretaapian dalam memastikan keandalan sarana dan prasarana, termasuk perawatan infrastruktur.

Dia menekankan pentingnya penanganan perlintasan sebidang, termasuk penyusunan standar operasional bagi pengguna jalan apabila kendaraan mogok di atas rel.

Dia pun berharap langkah-langkah tersebut dapat menjadi dasar perbaikan menyeluruh guna mencegah terulangnya kecelakaan serupa di masa mendatang.