Memperkuat Mitigasi dalam Menghadapi Fenomena El Nino

Makassar - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, memperkuat mitigasi dalam menghadapi ancaman musim kemarau ekstrem di pertengahan tahun 2026, yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, di Makassar, Kamis, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

"Dampak El Nino diperkirakan tidak hanya memicu kekeringan berkepanjangan dan penurunan curah hujan secara drastis, tetapi juga berisiko menekan ketahanan pangan serta meningkatkan potensi gangguan kesehatan masyarakat," ujarnya.

Munafri Arifuddin memimpin rapat koordinasi Penanganan Fenomena El Nino yang dihadiri oleh jajarannya untuk menyusun langkah konkret dan terintegrasi dalam memastikan setiap perangkat daerah bergerak cepat dan adaptif dalam menghadapi potensi krisis air yang ditimbulkan oleh perubahan iklim ekstrem El Nino.

Ia pun meminta jajaran Pemkot Makassar memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak fenomena El Nino 2026 dengan menempatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebagai pusat komando dalam penanganan krisis, khususnya terkait ancaman kekeringan dan distribusi air bersih.

Munafri menegaskan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hingga jajaran camat harus bergerak terpadu, namun pelaksanaan teknis di lapangan akan ditumpukan pada BPBD sebagai pemimpin tim.

"Ke depan akan dikomandoi BPBD menjadi aktor utama untuk memastikan seluruh proses berjalan, termasuk ketersediaan dan distribusi air. Jangan hanya merencanakan, tapi saat eksekusi perlu. Ini akan saya kontrol langsung," katanya.

Munafri menekankan pentingnya perencanaan yang tidak berhenti pada konsep, melainkan harus diterjemahkan dalam sistem kerja yang detail, terukur, dan mudah dieksekusi.

Ia meminta seluruh skenario penanganan disusun hingga ke tingkat teknis paling rinci, termasuk alur distribusi air, sumber pasokan, armada pengangkut, hingga mekanisme pembagian ke masyarakat.

Menurutnya, krisis air bukan sekadar persoalan ketersediaan, tetapi memiliki efek berantai yang luas, mulai dari meningkatnya risiko penyakit menular, gangguan aktivitas pendidikan, hingga potensi konflik sosial di tengah masyarakat.

"Harus dipikirkan dampaknya, penyakit bisa meningkat, aktivitas di sekolah dan fasilitas kesehatan terganggu, maka semua jajaran SKPD dan camat harus antisipasi," tutur dia.

Munafri juga mengingatkan bahwa distribusi informasi yang tidak optimal dapat memperparah situasi, termasuk memicu tekanan terhadap layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Oleh sebab itu, seluruh OPD diminta memastikan sistem komunikasi dan koordinasi berjalan efektif. Ia mencontohkan perlunya simulasi konkret di wilayah kecamatan dengan menghitung secara pasti dari mana sumber air diambil.

Selain itu, berapa armada yang disiapkan, di mana titik distribusi, hingga bagaimana penyimpanan dilakukan di tengah keterbatasan fasilitas masyarakat.