Kemendagri Gandeng BPS dan BNPP Petakan 15.000 Rumah di Perbatasan Jadi Layak Huni

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat persiapan program perumahan di wilayah perbatasan melalui renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat posisi kawasan perbatasan sebagai garda terdepan negara.

Pembahasan program tersebut dilakukan dalam rapat bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (14/4/2026). Dalam forum itu, Mendagri menegaskan pentingnya kesiapan teknis dan koordinasi lintas sektor agar program dapat berjalan efektif.

Program renovasi RTLH sendiri merupakan inisiatif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menyasar wilayah perbatasan. Pemerintah telah meningkatkan target perbaikan rumah dari sebelumnya 10.000 unit menjadi 15.000 unit pada tahun ini.

"Ini [Menteri PKP] Pak Ara, sudah menyampaikan 15.000, tadinya 10.000, ini [dinaikkan menjadi] 15.000. Kemudian, tugas daripada BNPP, ini saya minta, tangkap betul program ini. Ini betul-betul kerjakan dengan hati," ujarnya.

Mendagri menekankan bahwa BNPP memiliki peran strategis dalam memastikan keberhasilan program tersebut di lapangan. Ia meminta jajaran BNPP segera memetakan wilayah prioritas yang layak menjadi lokasi pelaksanaan program, termasuk jumlah unit yang akan diperbaiki di masing-masing daerah.

Langkah pemetaan dinilai penting agar program tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga tepat sasaran. Dengan perencanaan yang matang, intervensi pemerintah diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat perbatasan.

Selain itu, BNPP juga diminta berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendapatkan data penerima manfaat. BPS diketahui telah memiliki data detail kondisi sosial ekonomi masyarakat melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Karena BPS sudah melakukan survei, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)," katanya.

Pemanfaatan data tersebut diharapkan mampu meningkatkan akurasi penyaluran bantuan. Dengan begitu, program renovasi RTLH dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan menghindari potensi salah sasaran.

Lebih jauh, Mendagri menilai program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut, perbaikan kualitas hunian juga akan berkontribusi pada penguatan rasa nasionalisme warga di wilayah perbatasan.

Menurutnya, masyarakat yang merasakan kehadiran negara melalui program pembangunan akan memiliki ikatan yang lebih kuat terhadap Indonesia. Hal ini penting mengingat kawasan perbatasan memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan negara.

"Nasionalisme, mereka akan timbul. Itu [akan menjadi] buffer zone untuk pertahanan," jelasnya.

Program renovasi RTLH ini diharapkan menjadi salah satu instrumen utama dalam pembangunan kawasan perbatasan yang berkelanjutan. Selain meningkatkan kualitas hidup masyarakat, langkah ini juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional dari wilayah terluar.