BTN Gandeng Pemkot Padang, Perluas Layanan KPR hingga Layanan Publik

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas kolaborasi dengan Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, melalui pengembangan ekosistem layanan perbankan yang tidak hanya berfokus pada pembiayaan perumahan. Kerja sama tersebut mencakup pengelolaan keuangan daerah, digitalisasi layanan publik, pengembangan UMKM, pelayanan kesehatan, hingga peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) melalui akses kepemilikan rumah.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi transformasi Beyond Mortgage yang sejalan dengan arah transformasi Danantara. Melalui strategi tersebut, BTN ingin memperluas kompetensi di sektor perumahan untuk mendukung kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat secara lebih menyeluruh.

“Kami ingin bergerak lebih luas. Bukan hanya sebagai bank penyedia pembiayaan rumah, tetapi menjadi mitra strategis pemerintah daerah,” kata Nixon dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama BTN dengan Pemerintah Kota Padang di Balai Kota Padang, Senin (10/8).

Menurut Nixon, Kota Padang memiliki posisi strategis sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat sekaligus pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, pariwisata, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Berbagai potensi tersebut ditopang sektor perdagangan, UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, kuliner, hingga budaya Minangkabau yang membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk sektor perbankan.

BTN juga memiliki fondasi kuat dalam pembiayaan perumahan di Kota Padang. Pangsa pasar kredit pemilikan rumah (KPR) BTN di kota tersebut mencapai sekitar 44 persen dan telah didukung kerja sama dengan sejumlah developer yang menyediakan pilihan hunian bagi masyarakat.

Capaian tersebut menjadi modal bagi BTN untuk memperluas kolaborasi dengan Pemerintah Kota Padang, terutama dalam memenuhi kebutuhan perumahan ASN. BTN akan menghubungkan kebutuhan hunian ASN dengan ketersediaan rumah dari developer mitra sekaligus memberikan dukungan pembiayaan.

Namun, pendekatan BTN tidak hanya diarahkan agar ASN dapat memiliki rumah melalui KPR. Perseroan juga akan memberikan edukasi mengenai perencanaan kepemilikan rumah, mulai dari pemilihan hunian, kemampuan pembiayaan, skema pembiayaan, hingga perencanaan kepemilikan rumah sesuai kondisi keuangan masing-masing.

“Kepemilikan rumah merupakan bagian penting dari kesejahteraan ASN. Rumah bukan hanya aset. Tetapi tempat keluarga tumbuh, anak-anak belajar, dan keluarga membangun masa depan,” ujarnya.

Nixon menegaskan, kesepakatan dengan Pemkot Padang bukan menjadi titik akhir kerja sama, melainkan awal dari kolaborasi yang lebih luas. Bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), misalnya, BTN membuka peluang kerja sama dalam mendukung pengelolaan rekening kas umum daerah (RKUD), layanan perbankan, serta transaksi pemerintah daerah yang lebih efektif dan berbasis digital.

Kolaborasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga diarahkan pada pengelolaan dan pengembangan hunian, rumah susun, serta penyediaan solusi perbankan BTN. Ekosistem tersebut akan diperkuat melalui keterlibatan developer untuk memperluas pilihan hunian bagi masyarakat.

Di sektor UMKM, BTN akan memperluas akses pembiayaan, layanan transaksi, dan digitalisasi bagi pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan membantu UMKM meningkatkan kapasitas usaha sekaligus mendorong mereka berkembang dan naik kelas.

“Langkah tersebut diharapkan mendorong pelaku UMKM tumbuh dan naik kelas,” ungkap Nixon.

Kolaborasi BTN dan Pemkot Padang juga menyasar sektor kesehatan. Bersama RSUD dr. Rasidin, BTN membuka peluang digitalisasi penerimaan rumah sakit serta pengembangan kanal pembayaran untuk meningkatkan efisiensi dan modernisasi pengelolaan keuangan rumah sakit.

Melalui strategi Beyond Mortgage, BTN ingin mengubah pendekatan bisnis dari sekadar penyedia pembiayaan rumah menjadi penggerak ekosistem perumahan dengan layanan perbankan yang lebih komprehensif. Perseroan juga mendorong kemitraan pembangunan agar kerja sama dengan pemerintah daerah dapat berkembang menjadi kolaborasi jangka panjang.