Perlu Mitigasi Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan untuk Antisipasi “Worst Scenario”

Jangan Anggap Remeh

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistra mengatakan, exposure krisis geopolitik Timur Tengah (Timteng) tidak bisa dianggap remeh ke sektor jasa keuangan, sehingga regulator harus menyiapkan langkah antisipasi menghadapinya.

Yang perlu dicermati kata Bhima adalah jalur transmisi inflasi dari energi ke pangan dan imported inflation atau naiknya harga barang impor.

Dia mencontohkan kredit UMKM semakin melemah jika kenaikan harga plastik dan bahan baku terus berlangsung.

Hal serupa juga dengan tekanan harga dan pasokan ke liquefied petroleum gas (LPG) akan ganggu kualitas kredit dan penyaluran kredit baru ke sektor makanan minuman. “Efeknya persisten dan luas,” kata Bhima pada Koran Jakarta, Senin (6/4).

Oleh sebab itu, OJK dan BI perlu segera lakukan stress test beberapa skenario dan menyiapkan mitigasi kebijakan moneter-jasa keuangan untuk antisipasi worst scenario.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Aloysius Gunadi Brata, menilai dampak langsung konflik Timur Tengah terhadap perbankan Indonesia memang relatif terbatas, namun dia mengingatkan risiko tidak langsung justru perlu dicermati, terutama melalui kenaikan harga energi dan biaya produksi.

Menurutnya, lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) akan meningkatkan ongkos produksi industri dalam negeri, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga produk dan menekan daya saing serta daya beli masyarakat.

Kondisi tersebut, lanjutnya, berpotensi mengganggu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kredit kepada perbankan. Selain itu, industri yang masih bergantung pada bahan baku impor juga menghadapi tekanan tambahan akibat kenaikan harga dan terganggunya pasokan, seperti yang terjadi pada industri plastik yang terdampak keterbatasan pasokan nafta dari Timur Tengah.

Di tingkat perdagangan, pelaku usaha terpaksa memangkas marjin keuntungan untuk menjaga pasar, yang berdampak pada melemahnya kondisi keuangan sektor riil. Secara keseluruhan, situasi tersebut dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah sekaligus memperlambat penyaluran kredit, sehingga memunculkan potensi ketidakseimbangan antara likuiditas yang tersedia dan kualitas kredit di perbankan.

Aloysius menambahkan, dalam menghadapi ketidakpastian global, pemerintah perlu menjaga kredibilitas fiskal dengan mengukur secara realistis kemampuan anggaran.

 Ia menilai kebijakan mempertahankan subsidi BBM di tengah tekanan fiskal perlu diimbangi dengan langkah efisiensi, termasuk penataan ulang proyek strategis dan penguatan pasar domestik, guna mencegah risiko fiskal yang berpotensi merembet ke sektor perbankan.