DPR RI dan Parlemen Inggris Perkuat Kolaborasi di Bidang Konservasi Global

JAKARTA - DPR RI melalui Kaukus Konservasi menggelar hearing bersama delegasi parlemen Inggris dari APPG on International Conservation, yang didukung oleh The ICCF Group. Isu tata guna lahan menjadi topik utama dalam diskusi yang dilaksanakan di DPR RI, Kamis, 2 April 2026.

Pertemuan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, G Budisatrio Djiwandono, dengan dukungan International Conservation Caucus Foundation Indonesia sebagai sekretariat Kaukus Konservasi.

Hearing tersebut juga menghadirkan Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), yang sebelumnya mendampingi kunjungan lapangan delegasi Inggris di Kalimantan Tengah.

Kunjungan tersebut mencakup Taman Nasional Sebangau, pusat rehabilitasi orangutan di Nyaru Menteng, serta interaksi langsung dengan masyarakat lokal. Pengalaman lapangan ini menjadi dasar penting dalam pembahasan kebijakan pada hearing.

Isu tata guna lahan menjadi topik utama dalam diskusi. Anggota Parlemen Inggris, Blake Stephenson, menyoroti kesamaan tantangan antara Inggris dan Indonesia dalam menyeimbangkan kebutuhan ketahanan pangan dengan perlindungan lingkungan.

“Bagaimana kita memastikan produksi pangan tetap berjalan tanpa mengorbankan ekosistem?” ujar dia.

Sementara itu, Ketua APPG Barry Gardiner memaparkan rencana Inggris untuk mengembangkan kerangka tata guna lahan nasional.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI Rokhmin Dahuri menekankan pentingnya penguatan kembali kebijakan perlindungan kawasan. Ia mengungkapkan bahwa ketentuan minimal 50 persen kawasan lindung dalam Undang-Undang Penataan Ruang sebelumnya telah dihapus, dan perlu dipertimbangkan untuk dihidupkan kembali.

Dalam hearing ini, DPR RI juga menekankan pentingnya pengembangan skema pembiayaan konservasi yang berkelanjutan. Budisatrio Djiwandono menyampaikan bahwa Indonesia perlu membangun mekanisme kelembagaan yang transparan untuk menyalurkan investasi dari sektor swasta dan filantropi ke sektor konservasi.

Ia juga membuka peluang kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah, termasuk BOSF, guna memperkuat implementasi konservasi di lapangan. Selain itu, konsep ekowisata turut menjadi pembahasan.

DPR RI menilai model wisata berbasis konservasi dapat menjadi solusi untuk mendukung pembiayaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, pendekatan pariwisata massal dinilai berisiko terhadap keberlanjutan ekosistem.

Sebagai alternatif, Indonesia mempertimbangkan model wisata berbasis kualitas dengan jumlah pengunjung terbatas. Diskusi juga menyoroti peran strategis ekosistem gambut dan mangrove dalam mitigasi perubahan iklim.

Dahuri menyampaikan bahwa kapasitas penyerapan karbon mangrove dapat mencapai empat kali lipat dibandingkan hutan daratan. Ia juga menyinggung komitmen pemerintah untuk merehabilitasi hingga 600.000 hektare mangrove.

Delegasi Inggris menyambut baik upaya tersebut dan menyatakan minat untuk memperkuat kerja sama, khususnya dalam pembiayaan iklim dan pengembangan pasar karbon. Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya konservasi menjadi salah satu poin utama.