Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

New Zealand Perluas Sanksi, Pejabat Iran Dilarang Berkunjung

📅 Kamis, 26 Feb 2026, 16:33 WIB | Oleh:
New Zealand Perluas Sanksi, Pejabat Iran Dilarang Berkunjung Doc: AFP

ISTANBUL - Pemerintah New Zealand menjatuhkan sanksi dan larangan masuk terhadap sejumlah menteri dan pejabat Iran karena diduga terlibat dalam kematian warga ketika gelombang protes melanda negara Timur Tengah itu baru-baru ini.

Menteri Luar Negeri New Zealand Winston Peters mengatakan larangan masuk tersebut menargetkan 40 individu, termasuk Menteri Dalam Negeri Iran Eskandar Momeni, Menteri Intelijen Esmail Khatib, dan Jaksa Agung Mohammad Movahedi-Azad.

Peters menambahkan larangan itu juga mencakup anggota Garda Revolusi Iran (IRGC).

"Rakyat Iran berhak melakukan protes damai, kebebasan berekspresi, dan akses terhadap informasi. Hak-hak tersebut telah dilanggar secara kejam," kata Peters dalam pernyataannya pada Rabu (23/2)

Ia menyatakan New Zealand telah bergabung dengan Australia, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Uni Eropa dalam menjatuhkan sanksi terhadap Iran.

Individu yang dikenai larangan tersebut tidak akan diizinkan untuk memasuki atau transit di New Zealand.

Sebelumnya, New Zealand telah mengumumkan tiga gelombang larangan masuk terhadap 55 individu terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Iran.

New Zealand juga menjatuhkan sanksi terhadap 29 individu dan 19 entitas Iran atas dugaan "mendukung " Russia dalam perang melawan Ukraina.

Awal bulan ini, kantor kepresidenan Iran merilis laporan yang mencantumkan 2.986 nama korban tewas dalam protes anti-pemerintah yang meletus pada akhir 2025, dari total 3.117 kematian yang tercatat selama kerusuhan tersebut. Korban mencakup warga sipil dan anggota pasukan keamanan.

Gelombang protes yang berlangsung sekitar dua pekan itu dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Pemerintah Iran mengakui adanya ketidakpuasan publik, tetapi menuduh Amerika Serikat dan Israel berupaya mengeksploitasi kerusuhan melalui sanksi dan tekanan untuk memicu ketidakstabilan guna membenarkan campur tangan asing dan perubahan rezim. Ant/Anadolu

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Produksi Tembus 3 Juta Unit, Midea Perkuat Industri Elektronika Nasional
    Langkah ekspansif Midea dalam memperluas fasilitas manufaktur Residential ...
  • Industri Plastik RI Mulai Oleng! Produk China Banjir, Pabrik Mulai Kurangi Jam Kerja
    Artikel ini menyoroti akar masalah secara berimbang, di ...
  • ExxonMobil Dorong Efisiensi Operasional Tambang Melalui Teknologi Pelumasan
    Ulasan ini sangat membuka wawasan mengenai pentingnya pergeseran ...
  • Direksi OpenAI Peringatkan Industri Belum Siap Cegah Kehilangan Kendali Atas Kecerdasan Buatan
    Meskipun narasi tentang agen AI yang lepas kendali ...
  • Jamin Mutu MBG, Kemenperin Kawal Penerapan SNI Wajib Food Tray
    Langkah proaktif Kementerian Perindustrian dalam mewajibkan SNI untuk ...
Advertisement
IndoBuildTech Expo Detail Sidebar
Advertisement
11 Event Jakarta September 2026 Wajib Masuk List, Ada Festival Dessert hingga Konser Musik

11 Event Jakarta September 2026 Wajib Masuk List, Ada Festival Dessert hingga Konser Musik

11 Sep 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.