Impor Makin Ditekan: Kementerian Pertanian Republik Indonesia Klaim 9 Komoditas Sudah Swasembada

Untuk beras, stok nasional tercatat tertinggi sepanjang sejarah, mencapai sekitar 3,4 juta ton pada Februari, dua kali lipat dari kondisi normal yang berkisar 1–1,5 juta ton. Pemerintah juga menyiapkan cadangan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 1,5 juta ton dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram sebagai instrumen stabilisasi.

“Tidak ada alasan beras naik. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah. Minyak goreng kita produsen terbesar dunia, stok pemerintah 700 ribu ton, harga maksimal Rp15.700. Daging ayam Harga Acuan Pembeliannya Rp40.000, daging sapi Rp140.000. Semua harus patuh,” ujarnya.

Untuk awal tahun 2026, BPS juga mencatat potensi produksi yang masih menjanjikan. Pada periode Januari-Maret 2026, potensi produksi padi diperkirakan mencapai 17,65 juta ton gabah kering giling (GKG) atau mengalami peningkatan 2,41 juta ton GKG (naik 15,80 persen) jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, potensi produksi beras pada Januari-Maret 2026 diperkirakan sebesar 10,16 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 1,39 juta tona tau 15,79 persen jika dibandingkan Januari-Maret 2025.

Untuk memastikan kebijakan harga berjalan efektif di lapangan pemerintah memastikan pengawasan stok dan distribusi akan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta Satgas Pangan untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri.

“Kalau ada yang mencoba menaikkan harga, pemerintah bersama Satgas Pangan akan menindak tegas. Pengawasan difokuskan pada sumber distribusi besar, bukan pedagang kecil. Yang diperiksa adalah pabrik, distributor utama, dan rantai pasok hulunya,” ujarnya.

Pemerintah mulai hari ini melaksanakan GPM serentak di seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui intervensi langsung di pasar, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pangan yang cukup, aman, dan terjangkau.

GPM itu dilaksanakan serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota sinergi antara Bapanas, Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah, BUMN pangan seperti Perum Bulog, serta pelaku usaha untuk memastikan distribusi, operasi pasar dan pengendalian harga berjalan efektif di seluruh wilayah.