Transportasi Publik Harus Dibangun Holistik dan Terintegrasi hingga Pinggiran Kota

Mengacu pada Capability Approach yang dikembangkan ekonom Amartya Sen, Arif menyebut batas ideal waktu mobilitas harian adalah sekitar satu jam agar individu tetap memiliki kapabilitas sosial dan personal. Dengan demikian, terdapat kehilangan waktu produktif sekitar dua hingga tiga jam per hari bagi warga Jakarta.

Berdasarkan asumsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Jakarta sekitar 300 juta rupiah per tahun atau setara 125 ribu rupiah per jam kerja, serta Upah Minimum Regional (UMR) sekitar 5,06 juta rupiah per bulan atau sekitar 31 ribu rupiah per jam, sehingga kerugian ekonomi per individu dinilai signifikan.

Jika seseorang kehilangan rata-rata 2,5 jam per hari selama 250 hari kerja dalam setahun, maka potensi kerugian berbasis PDRB mencapai sekitar 78,1 juta rupiah per orang per tahun, sedangkan berbasis UMR sekitar 19,3 juta rupiah per orang per tahun.

“Selama ini pemerintah cenderung hanya menghitung biaya operasional kendaraan seperti BBM. Padahal yang terjadi juga adalah kemiskinan waktu. Waktu untuk keluarga, peningkatan kapasitas diri, dan relasi sosial tergerus. Secara akumulatif ini menjadi krisis produktivitas nasional,” kata Arif.

Erosi Kepercayaan Publik

Menurut dia, dampak jangka panjang kemacetan ekstrem mencakup gangguan kesehatan fisik dan mental akibat stres kronis serta paparan polusi udara. Namun yang paling berbahaya secara sistemik adalah erosi kepercayaan publik terhadap tata kelola kota. Ketika warga merasa negara tidak mampu menjamin hak mobilitas yang manusiawi, muncul ketidakpatuhan sipil dan kecenderungan memilih kendaraan pribadi sebagai bentuk perlindungan diri.

“Pilihan menggunakan kendaraan pribadi sering kali bukan soal gengsi, tetapi karena transportasi publik belum memberikan efisiensi waktu yang dijanjikan,” ujarnya.

Di sisi lain, Arif menilai kemacetan Jakarta juga berkontribusi terhadap krisis iklim global melalui emisi karbon yang masif akibat pembakaran bahan bakar yang tidak efisien. Ia mengingatkan bahwa Jakarta sebagai kota pesisir justru rentan terhadap dampak kenaikan permukaan air laut yang dipicu pemanasan global.

“Inefisiensi transportasi mempercepat emisi. Di saat kota-kota dunia berlomba menjalankan dekarbonisasi, stagnasi sistem transportasi di Jakarta bisa dipertanyakan komitmennya terhadap pengendalian perubahan iklim,” katanya.

Frekuensi banjir yang meningkat dan cuaca ekstrem di berbagai wilayah Indonesia, lanjut Arif, menjadi indikator bahwa beban polusi dan emisi sudah melampaui daya dukung ekosistem.

Ia menekankan perlunya pergeseran paradigma pembangunan dari orientasi kendaraan pribadi menuju sistem mobilitas berkelanjutan yang menempatkan keadilan waktu dan kelestarian lingkungan sebagai prinsip utama.

Kedua peneliti sepakat bahwa tanpa perubahan sistemik dan terintegrasi, kemacetan di Jabodetabek akan terus menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan ekologis yang semakin besar. Transportasi publik yang efisien, terjangkau, dan menjangkau hingga ke kawasan pinggiran dinilai menjadi kunci untuk memutus lingkaran kemacetan yang selama ini belum terselesaikan secara tuntas.