Pemerintah Perlu Percepat Ekosistem Baterai Nasional

Kebijakan pemerintah selama ini masih lebih banyak berfokus pada perakitan kendaraan dan insentif bagi konsumen.

Jakarta – Ambisi Indonesia menjadi pemain utama industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Asean dinilai masih menghadapi pekerjaan rumah besar. Meski pemerintah gencar mendorong hilirisasi nikel dan menawarkan investasi baterai bernilai ratusan miliar dollar AS, penguatan ekosistem industri kendaraan listrik dinilai belum berjalan seimbang, terutama pada sektor komponen dan rantai pasok dalam negeri.

Pengamat industri otomotif sekaligus peneliti kendaraan listrik Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, menilai daya saing industri kendaraan listrik nasional tidak cukup hanya mengandalkan kekayaan sumber daya mineral. Indonesia masih perlu membenahi kepastian regulasi, memperkuat rantai pasok komponen, dan mendorong produksi massal kendaraan listrik yang terjangkau.

“Untuk membuat iklim BEV Indonesia lebih kompetitif dibanding negara Asean lain, kebijakan perlu diarahkan pada tiga hal utama, yang pertama memberikan kepastian regulasi jangka panjang dan insentif yang lebih jelas bagi produsen komponen BEV,” kata Yannes, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta.

Menurut dia, kebijakan pemerintah selama ini masih lebih banyak berfokus pada perakitan kendaraan dan insentif bagi konsumen, sementara industri komponen lokal belum mendapatkan dukungan yang memadai. Akibatnya, ketergantungan terhadap impor komponen utama masih tinggi.

Yannes menyoroti lambatnya pengembangan industri baterai dalam negeri, padahal baterai merupakan komponen paling penting dalam kendaraan listrik.

“Masalah baterai sebagai komponen inti BEV yang tidak juga mulai diproduksi di Indonesia, ini adalah inti permasalahannya,” ujarnya.

Ia menilai hilirisasi nikel memang memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok bahan baku baterai global. Namun, keberhasilan di sektor hulu belum otomatis menciptakan industri kendaraan listrik yang kuat jika pengembangan komponen dan rantai pasok masih tertinggal.

“Hilirisasi nikel lebih berfokus pada bahan baku baterai, sementara tantangan utama industri komponen saat ini adalah lemahnya ekosistem supply chain komponen BEV dari tier 1 hingga tier 4,” katanya.

Kondisi tersebut membuat Indonesia berisiko hanya menjadi pemasok bahan baku dan lokasi perakitan, tanpa memperoleh nilai tambah maksimal dari industri kendaraan listrik. Padahal, sejumlah negara Asean telah bergerak lebih cepat membangun ekosistem industri yang terintegrasi.

“Vietnam sudah memiliki ekosistem BEV lebih matang dan mampu menarik investasi pemasok asing bahkan hingga mengekspornya ke berbagai pasar dunia,” kata Yannes.

Ekonomi Sirkular

Di sisi lain, pemerintah tetap optimistis. Direktur Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Ahmad Faisal Suralaga mengatakan Indonesia membuka peluang investasi hingga 121 miliar dollar AS untuk membangun ekosistem manufaktur baterai nasional.

“Enam bahan utama untuk membuat baterai EV, empat dari mereka berada di Indonesia. Kita memiliki nikel, bauksit, mangan, dan kita memiliki tembaga,” kata Ahmad.

Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi salah satu dari lima produsen baterai kendaraan listrik terbesar dunia pada 2045 melalui hilirisasi mineral dan penguatan industri baterai dari hulu hingga hilir. Selain itu, pemerintah juga mulai mengembangkan ekonomi sirkular melalui program daur ulang baterai.

“Untuk mencapai keberlanjutan sekarang pemerintah Indonesia memberikan kebijakan bahwa kita tidak hanya berhenti pada mengambil sumber daya untuk produksi baterai tetapi kita juga akan bergerak ke recycling,” ujarnya.