Transportasi Publik Harus Dibangun Holistik dan Terintegrasi hingga Pinggiran Kota

JAKARTA - Kemacetan di Kota Jakarta serta daerah penyanggah seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dinilai bukan sekadar persoalan lalu lintas, melainkan krisis multidimensi yang berdampak pada ekonomi, kesejahteraan sosial, hingga komitmen Indonesia terhadap pengendalian perubahan iklim. Dua peneliti dari lembaga berbeda menekankan perlunya perubahan mendasar dalam sistem transportasi publik agar kendaraan pribadi tidak lagi menjadi kebutuhan utama warga perkotaan.

Peneliti Pusat Riset Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Buana Bengkayang, Siprianus Jewarut, menyatakan bahwa transportasi umum harus dibangun secara holistik dan terintegrasi hingga ke seluruh ranting perumahan, terutama di wilayah pinggiran kota yang menjadi kantong penduduk terbesar.

Tanpa sistem yang komprehensif dan menyeluruh, kebijakan transportasi akan terus bersifat tambal sulam dan tidak pernah menyelesaikan akar persoalan.

“Agar transportasi umum menjadi sarana utama dan pertama bagi mayoritas penduduk Jabodetabek, sistemnya wajib dibangun secara total dan terintegratif sampai ke kawasan perumahan di pinggiran,” kata Siprianus.

Ia menambahkan, prinsip dasar transportasi publik di kota maju adalah menjadikan kepemilikan motor dan mobil pribadi bukan lagi sebagai kebutuhan, melainkan sebagai simbol kemewahan.

“Kita bisa belajar dari Uni Eropa, Singapura, dan Jepang. Tanpa prinsip sistem itu tidak dibangun secara komprehensif, maka yang terjadi seperti saat ini yakni hanya proses solusi tambal sulam yang tidak pernah selesai dan tuntas. Prinsip tidak harus beli motor dan mobil itu harus jadi tujuan sistem transportasi publik Jabodetabek agar menjadi kota yang berhasil dan sukses,” katanya.

Berbagai penghematan biaya nonproduktif pun akan meningkat signifikan, bisa digunakan untuk pembangunan ekonomi produktif yang menyejahterakan masyarakat secara berkelanjutan serta memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Dari biaya bahan bakar minyak (BBM), polusi, kesehatan, jam produktif kerja, lapangan kerja baru dari pertumbuhan ekonomi dan efisiensi sampai ke tingkat penurunan inflasi dan biaya produksi bisa digunakan untuk pembangunan.

Belum lagi ditambah penghematan devisa impor komponen dan material pendukungnya. Jika efisiensi itu dilakukan, maka otomatis kualitas hidup dan kesehatan masyarakat akan meningkat secara signifikan sehingga beban APBD dan APBN untuk iuran BPJS otomatis berkurang signifikan.

Pemerintah Provinsi Jakarta harus belajar pada Tokyo sebagai kota terpadat dan terbesar di dunia, tetapi tidak ada kemacetan. Kalau waktu dijalan dan ongkos hidup masyarakat turun karena efisiensi, maka otomatis akan digunakan untuk belanja konsumen yang akan menaikkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan demikian kata Sprianus, baik makro maupun mikro ekonomi menjadi fondasi kuat pembangunan Human Capital Index daerah dan nasional yang akan meningkatkan daya saing RI pada global index.

Siprianus juga menegaskan kalau salah satu solusi mengatasi kian semrawutnya Jakarta adalah memindahkan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

Krisis Produktivitas

Sementara itu, Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (PUSTRAL) dari Universitas Gajah Mada (UGM), Arif Wismadi, menganalisis fenomena kemacetan Jakarta dengan pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan aspek ekonomi, kesejahteraan sosial, dan dampak lingkungan global. Ia menyoroti waktu tempuh komuter Jakarta yang rata-rata mencapai tiga hingga empat jam per hari.