Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Berharap Koordinasi Kemenkeu dan BI Menguat Usai Pelantikan Thomas

JAKARTA - Hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia diprediksi bakal semakin harmonis menyusul pelantikan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026-2031, Senin (9/2).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang hadir langsung dalam prosesi pengambilan sumpah di Kompleks Mahkamah Agung, Jakarta, meyakini bahwa latar belakang Thomas sebagai mantan Wakil Menteri Keuangan akan mempermudah jalur komunikasi antarlembaga.

Sinergi ini dianggap krusial untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih progresif dan terukur di masa depan.

“Kan biasa makan siang (bersama), lebih gampang lagi (nanti komunikasinya),” kata Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui usai menghadiri acara pengambilan sumpah jabatan Thomas Djiwandono di Kompleks Mahkamah Agung Jakarta, Senin.

Ia juga berharap Thomas dapat berperan dalam mengembangkan kebijakan BI agar bisa lebih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan.

Ia menilai bahwa Thomas adalah sosok yang mampu mengemban amanah sebagai Deputi Gubernur BI.

“Lebih pintar dari saya kali dia (Thomas), untuk apa kasih wejangan (petunjuk), dia udah jago,” ujar Purbaya.

Saat ditemui di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga menyampaikan harapan serupa, yakni semakin lancarnya koordinasi antara Kemenkeu dan BI dengan kehadiran Thomas Djiwandono di BI, mengingat sebelumnya ia juga menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

“Jadi, kami berharap habis ini kebijakan fiskal dan kebijakan moneter tambah koordinasinya tambah komplet, tambah berlangsung dengan lancar,” ucap Suahasil Nazara.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun berharap Thomas Djiwandono dapat meningkatkan komunikasi dengan berbagai lembaga domestik maupun internasional terkait arah kebijakan pemerintah Indonesia, termasuk BI, sehingga dapat menciptakan pandangan positif terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

“Saat ini, memang perlu memberikan banyak informasi kepada lembaga-lembaga, terutama para pemberi dana, investor asing,” tuturnya.

Thomas Djiwandono terpilih melalui rapat musyawarah Komisi XI DPR RI untuk menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri pada 13 Januari lalu sebelum masa jabatannya habis pada 2027 mendatang.

Terkait masa jabatan Thomas hingga 2031, Mukhamad Misbakhun menyatakan hal tersebut sudah sesuai penetapan oleh DPR RI.

“Itu memang penugasan, yang mana masa jabatannya Dewan Gubernur Bank Indonesia itu adalah 5 tahun. Kami sudah menetapkan sesuai dengan penetapan di DPR,” ujarnya.