Pidato di Davos, Prabowo Tegaskan akan Tunaikan Kewajiban Membayar Utang Luar Negeri dan Hapus Kemiskinan

“Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum. Mungkin para pengusaha rakus ini merasa tidak perlu menghormati kedaulatan Negara Indonesia, atau merasa dapat membeli semua pejabat pemerintah,” lanjutnya.

Prabowo menambahkan bahwa hingga saat ini pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal. Namun, laporan dari jajaran pemerintah menunjukkan masih terdapat sedikitnya 1.000 tambang ilegal lainnya, bahkan ratusan korporasi yang diduga melakukan pelanggaran hukum serupa.

“Maka saya berkata, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada kemunduran,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa seluruh langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyat Indonesia.

Swasembada pangan

Prabowo juga menyampaikan pencapaian swasembada beras pertama kalinya dalam beberapa tahun, dengan produksi beras  yang tertinggi dalam sejarah Indonesia.

"Saya menetapkan target swasembada dalam empat tahun. Saya menetapkan target kepada tim saya; mereka berhasil mencapainya dalam satu tahun. Saya yakin dalam empat tahun ke depan kita akan swasembada produk pangan lainnya: jagung, gula, dan protein.'

Dia mengatakan, Indonesia tidak takut akan integrasi ekonomi dan menjadi negara perdagangan selama ratusan tahun. Indonesia membuat perjanjian perdagangan; bukan karena itu sedang tren, tetapi karena dianggap perlu. 

"Kita percaya pada konsep saling menguntungkan. Tahun lalu, kita menandatangani perjanjian perdagangan bebas dan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan Eropa, Uni Eropa, Kanada, Peru, Eurasia. Saya baru saja mengunjungi Inggris untuk menandatangani kemitraan strategis baru, juga perjanjian pertumbuhan ekonomi. Kami berharap tahun depan, kita dapat menyelesaikan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif yang lengkap."

Menurutnya, ini adalah bagian dari strategi kami untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi hambatan, dan membuka potensi pertumbuhan sektor swasta bagi Indonesia, ASEAN, dan negara-negara Selatan. 

"Kami percaya bahwa integrasi perdagangan, jika dilakukan secara adil, bukanlah ancaman bagi kedaulatan. Kami percaya perdagangan adalah alat untuk mencapai kemakmuran. Indonesia memiliki visi yang jelas. Kami bertekad untuk menjadi negara modern, terintegrasi dengan ekonomi global, menyediakan kualitas hidup yang baik bagi warganya, dan terbebas dari kemiskinan dan kelaparan."

Namun, dia sangat memahami bahwa hal ini tidak dapat dicapai hanya dengan slogan saja. Hal ini membutuhkan tekad, tata kelola yang baik, pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dan pada akhirnya, harus memiliki administrasi publik yang efisien. 

"Kita juga harus menerapkan budaya baru dalam birokrasi kita. Pemerintah kita harus melayani kepentingan umum dan tidak boleh bersekongkol dengan para pelaku ekonomi yang serakah dan rakus. Mencapai misi kita juga membutuhkan investasi cerdas dalam infrastruktur, penyederhanaan aturan dan regulasi, penghapusan birokrasi yang berlebihan, dan tentu saja investasi signifikan dalam bidang kesehatan dan pendidikan."