Pidato di Davos, Prabowo Tegaskan akan Tunaikan Kewajiban Membayar Utang Luar Negeri dan Hapus Kemiskinan
Minggu, 25 Jan 2026, 11:52 WIB | Oleh: Selocahyo Basoeki Utomo SIa menekankan bahwa seluruh langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyat Indonesia.
Swasembada pangan
Prabowo juga menyampaikan pencapaian swasembada beras pertama kalinya dalam beberapa tahun, dengan produksi beras yang tertinggi dalam sejarah Indonesia.
"Saya menetapkan target swasembada dalam empat tahun. Saya menetapkan target kepada tim saya; mereka berhasil mencapainya dalam satu tahun. Saya yakin dalam empat tahun ke depan kita akan swasembada produk pangan lainnya: jagung, gula, dan protein.'
Sebaiknya Anda baca juga:
Dia mengatakan, Indonesia tidak takut akan integrasi ekonomi dan menjadi negara perdagangan selama ratusan tahun. Indonesia membuat perjanjian perdagangan; bukan karena itu sedang tren, tetapi karena dianggap perlu.
"Kita percaya pada konsep saling menguntungkan. Tahun lalu, kita menandatangani perjanjian perdagangan bebas dan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan Eropa, Uni Eropa, Kanada, Peru, Eurasia. Saya baru saja mengunjungi Inggris untuk menandatangani kemitraan strategis baru, juga perjanjian pertumbuhan ekonomi. Kami berharap tahun depan, kita dapat menyelesaikan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif yang lengkap."
Menurutnya, ini adalah bagian dari strategi kami untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi hambatan, dan membuka potensi pertumbuhan sektor swasta bagi Indonesia, ASEAN, dan negara-negara Selatan.
"Kami percaya bahwa integrasi perdagangan, jika dilakukan secara adil, bukanlah ancaman bagi kedaulatan. Kami percaya perdagangan adalah alat untuk mencapai kemakmuran. Indonesia memiliki visi yang jelas. Kami bertekad untuk menjadi negara modern, terintegrasi dengan ekonomi global, menyediakan kualitas hidup yang baik bagi warganya, dan terbebas dari kemiskinan dan kelaparan."
Namun, dia sangat memahami bahwa hal ini tidak dapat dicapai hanya dengan slogan saja. Hal ini membutuhkan tekad, tata kelola yang baik, pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dan pada akhirnya, harus memiliki administrasi publik yang efisien.
"Kita juga harus menerapkan budaya baru dalam birokrasi kita. Pemerintah kita harus melayani kepentingan umum dan tidak boleh bersekongkol dengan para pelaku ekonomi yang serakah dan rakus. Mencapai misi kita juga membutuhkan investasi cerdas dalam infrastruktur, penyederhanaan aturan dan regulasi, penghapusan birokrasi yang berlebihan, dan tentu saja investasi signifikan dalam bidang kesehatan dan pendidikan."
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!