Pidato di Davos, Prabowo Tegaskan akan Tunaikan Kewajiban Membayar Utang Luar Negeri dan Hapus Kemiskinan

“Ada sebuah pepatah yang saya pelajari dari para sesepuh saya, tugas seorang pemimpin itu sangat sederhana. Jika kamu ingin menjadi pemimpin negara ini, kamu harus bekerja agar orang miskin dan lemah bisa tersenyum dan tertawa,’” lanjut Prabowo.

Menurut Prabowo, senyum dan tawa rakyat kecil bukan sekadar simbol kebahagiaan, melainkan tanda hadirnya harapan dan masa depan yang lebih baik.

“Sangat sederhana. Apa artinya? Jika orang miskin dan lemah bisa tersenyum dan tertawa, itu berarti mereka memiliki harapan,” tuturnya.

“Itu berarti mereka melihat masa depan. Itu berarti penghidupan mereka membaik. Jadi, itulah misi saya sekarang: membuat rakyat Indonesia yang paling miskin dan paling lemah tersenyum,” kata Prabowo.

Pemberantasan korupsi

Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk memerangi korupsi serta praktik bisnis merusak kedaulatan negara di Davos. 

Presiden secara terbuka menantang oknum pebisnis yang masih beranggapan bahwa pejabat negara dapat disuap.

“Saya menerima laporan bahwa dalam rapat-rapat mereka, ada yang mengatakan, ‘Tidak apa-apa, tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli.’ Saya tantang mereka yang berani suap di pemerintahan saya. Mereka akan terkejut,” tegas Prabowo.

Prabowo mengungkapkan bahwa dalam tahun pertama pemerintahannya, Indonesia telah melakukan langkah penegakan hukum yang paling berani dan tegas dalam sejarah nasional. 

Pemerintah berhasil menyita sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan pertambangan ilegal yang selama ini dikuasai secara melawan hukum.

Ia menilai praktik tersebut bukan bagian dari pasar bebas, melainkan sebagai greedonomics atau ekonomi keserakahan—sebuah sistem yang memungkinkan segelintir pihak meraup keuntungan besar dengan mengorbankan hukum, lingkungan, serta kepentingan rakyat.

“Mungkin di banyak negara pernah ada masa seperti ini, masa para robber barons,” ujar Prabowo.

Selain penyitaan lahan ilegal, Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai lebih dari 1,01 juta hektare lahan. Keputusan itu diambil setelah ditemukan berbagai pelanggaran hukum, termasuk pembukaan perkebunan di kawasan hutan lindung.