Tekanan Fiskal Bisa Buyarkan Target Pertumbuhan 6 Persen

JAKARTA – Indonesia memiliki problem fiskal yang harus diatasi, jika tidak, ini bisa membuyarkan target pertumbuhan ekonomi 6 persen. Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mewanti-wanti target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen tahun 2026 berisiko tidak tercapai apabila persoalan fiskal tidak segera dibenahi.

Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri mengatakan, tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 semakin besar di tengah kebijakan pengetatan belanja pemerintah.

"Pada tahun ini menurut saya juga ada kemungkinan permasalahan fiskal. Ini bukan hanya masalah misalokasi, tetapi juga pada sustainability ataupun juga keberlanjutan fiskal," kata Yose di Jakarta, Selasa.

Dalam hal ini, ia menyoroti defisit anggaran yang sudah mendekati 3 persen dari produk domestik bruto (PDB), level yang relatif jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Sebagaimana diketahui, hingga 31 Desember 2025, defisit APBN 2025 tercatat Rp695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB. Sementara di saat yang sama, beban pembiayaan pemerintah justru semakin mahal.

Menurut Yose, tekanan fiskal juga diperberat oleh kewajiban belanja yang tertunda dari tahun sebelumnya, seperti pembayaran subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) yang baru direalisasikan pada tahun ini. Akumulasi beban itu berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah.

"Kebanyakan belanja yang ada itu banyak yang masih belum dibayarkan, belum disisihkan. Dibayarkan baru tahun ini, misalnya untuk subsidi BBM," ujarnya.

Jika tekanan tidak tertangani, Yose menilai dampaknya tidak hanya mengganggu jalannya pemerintahan, tetapi juga berisiko menurunkan kualitas layanan publik. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah transfer ke daerah.

"Padahal public services di daerah itu sangat tergantung sekali kepada transfer dari Jakarta," tambahnya.Dengan kondisi tersebut, Yose berpendapat target pertumbuhan ekonomi 6 persen yang dicanangkan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya bakal sulit dicapai.

Sebagai catatan, pendapatan negara pada postur APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp3.153,58 triliun, terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp2.693,71 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp459,2 triliun, dan hibah Rp666,27 miliar.

Sementara belanja negara didesain dengan target Rp3.842,73 triliun, yang mencakup belanja pemerintah pusat Rp3.149,73 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp692,99 triliun. Dengan demikian, proyeksi defisit APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp689,15 triliun atau 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).