IKN Bukan Sekadar Pusat Pemerintahan, Otorita Dorong Lapangan Kerja dari Berbagai Sektor

PENAJAM PASER UTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengembangkan berbagai sektor strategis secara terintegrasi untuk memastikan IKN tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai motor ekonomi baru di Kalimantan Timur.

Pembangunan infrastruktur dasar, kawasan hunian, dan layanan publik diarahkan untuk menciptakan permintaan awal (initial demand) yang memicu aktivitas konstruksi, jasa, dan logistik.

Secara paralel, pengembangan sektor jasa modern, ekonomi hijau, pariwisata, serta UMKM lokal dirancang guna memperluas basis ekonomi non-konstruksi dan menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan.

Pendekatan ini mencerminkan strategi pembangunan berbasis ekosistem, di mana investasi publik berperan sebagai katalis bagi masuknya investasi swasta dan penciptaan lapangan kerja jangka panjang di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

"Di kawasan IKN dikembangkan berbagai sektor usaha mulai dari kawasan kuliner, niaga, perkantoran, hingga fasilitas olahraga dan berbagai sarana pendukung lainnya," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya mengenai pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Minggu (11/1).

"Berbagai proyek itu diharapkan mampu dorong aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di IKN," tambahnya.

Pembangunan di kawasan IKN menjadi daya tarik bagi dunia usaha, di mana belum lama ini Ototita IKN bersama lima investor menandatangani tujuh Perjanjian Pemanfaatan Tanah dan Pengalokasian Lahan Aset Dalam Penguasaan (ADP) Otorita IKN serta Akta Notarial.

Kelima investor, antara lain PT Bahagia Bangunnusa, PT Rangga Ekapratama, PT Fajar Maju Berkarya Gilang, PT Batara Maduma Prospernusa, dan PT Haidir Griya Karya.

Kelima investor tersebut, menurut dia, tertarik mengembangkan kawasan kuliner, niaga, perkantoran, hingga fasilitas olahraga dan berbagai sarana pendukung lainnya.

Pembangunan IKN 2026 didukung struktur finansial, tercatat investasi swasta murni Rp66,5 triliun dan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Rp158,73 triliun.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026, jelas Basuki Hadimuljono, diproyeksikan tetap konsisten sebagai stimulan infrastruktur utama.

Penandatanganan kerja sama sejalan

dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur nasional, khususnya di kawasan IKN.

Komitmen tersebut diatur dalam Peraturan Menteri PPN Nomor 6 Tahun 2022, kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Sudiro Roi Santoso, sebagai landasan kerja sama pemerintah dan badan usaha.