Pertumbuhan Harus Berkualitas Tinggi untuk Mampu Bertahan dan Lepas dari “Middle Income Trap”

Sementara itu, Aditya Hera Nurmoko menilai arah kebijakan ekonomi nasional perlu bergeser dari ketergantungan pada ekspor komoditas menuju penguatan industri substitusi impor yang memiliki pasar domestik jelas. Selain menghemat devisa, strategi ini dinilai lebih efektif membangun basis industri nasional.

Keduanya sepakat, tanpa pembenahan serius pada sektor pangan, industri dasar, dan teknologi, Indonesia berisiko mewariskan kerusakan ekologis dan beban ekonomi kepada generasi berikutnya. Tantangan utama Indonesia ke depan bukan sekadar mengejar pertumbuhan, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut berkualitas dan mampu menopang daya saing nasional secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkritik keras rencana pemerintah yang ingin memperluas lahan sawit ke Papua dengan alasan untuk mengejar swasembada energi.

Pemerintah tegas dia tidak belajar dari bencana Sumatera, akibat deforestasi karena pembukaan kebun sawit bisa terulang di Papua. Hutan alami terakhir dengan area yang masif hanya ada di Papua.

Studi Celios menemukan bahwa wilayah proyek strategis nasional (PSN) di Papua tumpang tindih dengan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. "Artinya, semua rencana dipaksakan dari Jakarta tanpa menimbang otonomi daerah dan daya dukung daya tampung lingkungan. Pemerintah daerah (Pemda) juga bingung soal rencana sawit,"ungkap Bhima

Celios ujar dia menghitung rencana pembukaan hutan untuk energi dan ketahanan pangan melepas emisi karbon 782,45 juta ton. Angka itu berisiko menaikkan dua kali lipat emisi karbon di Indonesia. “Jika dipaksakan pembukaan sawit secara masif maka bencana ekologis dan kerugian ekonomi di Papua bisa melumpukan ekonomi Indonesia timur,"tandas Bhima.

Secara ekonomi, klaim hemat impor bbm dengan biofuel dalam negeri tidak sepenuhnya benar karena butuh investasi dan subsidi yang mahal untuk dorong substitusi biofuel.

Lakukan Moratorium

Direktur Eksekutif Sustain Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia Tata Mustasya, menegaskan seharusnya pemerintah sekarang mengecek ulang dan menetapkan lahan maksimum untuk sawit yang saat ini sudah mencapai 16,8 juta hektar sambil melakukan moratorium.

Pemerintah juga harus fokus melakukan intensifikasi dan peningkatan produksi sawit alih alih terus melakukan ekspansi lahan terus menerus.

Di sisi lain, ekspansi sawit untuk memenuhi kebutuhan dari biodiesel juga akan meningkatkan subsidi yang diperlukan untuk biodiesel. Saat ini konsumsi domestik untuk CPO naik terus hingga mencapai 45 persen produksi dan 51 persen konsumsi domestik untuk biodiesel.

“Jadi ekspansi sawit ini dari sisi ekonomi akan meningkatkan subsidi untuk biodiesel dan dapat menimbulkan dampak lingkungan yang besar jika dilakukan melalui ekspansi lahan, termasuk di Papua,” kata Tata.

Sedangkan, Peneliti Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Bhuana, Bengkayang Kalimantan Barat, Siprianus Jewarut mengatakan industri dasar nasional saja tidak mampu bersaing bagi dari kuantitas dan harga sudah ketinggalan jauh.