Pertumbuhan Harus Berkualitas Tinggi untuk Mampu Bertahan dan Lepas dari “Middle Income Trap”

JAKARTA - Kebergantungan Indonesia pada komoditas primer seperti kelapa sawit, ditambah pola pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada konsumsi dan properti, dinilai membuat fondasi daya saing nasional semakin rapuh dalam jangka panjang. Sejumlah ekonom dan akademisi mengingatkan, tanpa pembenahan serius pada sektor industri bernilai tambah dan pangan, Indonesia berisiko menghadapi tekanan ekonomi struktural dalam satu dekade ke depan.

Pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini terlihat tinggi secara angka, namun lemah dari sisi kualitas. Menurutnya, pertumbuhan yang digerakkan oleh konsumsi bersifat sementara, namun tidak berkelanjutan.

“Jika pertumbuhan hanya bertumpu pada konsumsi, ketika daya beli melemah maka ekonomi akan ikut melemah. Ini berbeda dengan pertumbuhan berbasis sektor riil dan industri produktif yang membangun daya saing jangka panjang,” kata Aditya.

Aditya menjelaskan, limpahan likuiditas global pascakrisis yang mendorong kredit murah semestinya menjadi momentum memperkuat sektor industri dan teknologi. Namun, kesempatan tersebut justru banyak digunakan untuk konsumsi nonproduktif, terutama properti. “Kondisi ini membuat pertumbuhan terlihat tinggi, tetapi menyimpan risiko serius terhadap stabilitas devisa dan ketahanan ekonomi nasional ketika likuiditas global mulai mengetat,” kata Aditya.

Ia juga menyoroti kecenderungan Indonesia yang lebih menempatkan diri sebagai pasar dibanding produsen. Banyak perusahaan berbasis digital tumbuh pesat, tetapi masih sangat bergantung pada barang impor dan tidak membangun basis teknologi dalam negeri.

“Kita membuka infrastruktur, tetapi yang memanfaatkannya justru produk dari luar. Industri nasional tidak cukup kuat untuk mendorong barang kita sendiri masuk ke pasar global,” katanya.

Tidak Efektif Jaga Infiltrasi

Dari sisi sumber daya alam, kelapa sawit selama ini dianggap sebagai tulang punggung ekspor nasional ternyata banyak yang keliru. Guru Besar Ilmu Tanah Fakultas Pertanian UGM, Prof. Azwar Maas, mengingatkan bahwa keunggulan sawit lebih banyak ditopang oleh faktor alam, bukan oleh keunggulan teknologi dan tata kelola berkelanjutan.

Menurut Azwar, sistem perakaran sawit yang cenderung menyebar ke samping membuat tanaman itu kurang efektif dalam menjaga infiltrasi air ke dalam tanah. Praktik monokultur, terutama di lahan miring, meningkatkan risiko limpasan permukaan, erosi, dan hilangnya unsur hara tanah. Kondisi itu berbeda dengan hutan campuran yang memiliki sistem perakaran dalam dan seresah alami untuk menjaga kesuburan tanah.

Ia menambahkan, pembentukan bahan organik tanah pada perkebunan sawit relatif rendah, terutama ketika pelepah dan daun tidak dikembalikan ke lahan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut membuat daya dukung tanah menurun. Produksi sawit umumnya optimal pada usia 10 hingga 20 tahun, lalu menurun, dan sekitar usia 25 tahun kebun perlu diremajakan. Tanpa pengelolaan yang baik, lahan berpotensi kehilangan kemampuan untuk ditanami komoditas lain.

Tantangan Ekologis

Rencana ekspansi sawit maupun cetak sawah skala besar di wilayah seperti Merauke juga dinilai menyimpan tantangan serius. Azwar menjelaskan, karakteristik tanah di kawasan tersebut umumnya miskin air tanah, bersifat sangat masam, dan kaya unsur besi. Kondisi demikian membuat biaya pengelolaan pertanian sangat tinggi dan berisiko gagal jika tidak ditangani dengan teknologi dan investasi besar.

Ia menegaskan, persoalan pangan dan perkebunan tidak bisa hanya dilihat dari ketersediaan lahan, tetapi harus mempertimbangkan kecocokan ekologis. Tanpa itu, proyek berskala besar justru berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan beban ekonomi jangka panjang.

Sebagai alternatif, Azwar menekankan pentingnya pengelolaan sawit berbasis lanskap berkelanjutan, antara lain dengan menyediakan zona penyangga berupa hutan campuran untuk menjaga keseimbangan air dan tanah. Pendekatan ini dinilai lebih realistis dibanding ekspansi monokultur secara masif.

Sementara itu, Aditya Hera Nurmoko menilai arah kebijakan ekonomi nasional perlu bergeser dari ketergantungan pada ekspor komoditas menuju penguatan industri substitusi impor yang memiliki pasar domestik jelas. Selain menghemat devisa, strategi ini dinilai lebih efektif membangun basis industri nasional.

Keduanya sepakat, tanpa pembenahan serius pada sektor pangan, industri dasar, dan teknologi, Indonesia berisiko mewariskan kerusakan ekologis dan beban ekonomi kepada generasi berikutnya. Tantangan utama Indonesia ke depan bukan sekadar mengejar pertumbuhan, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut berkualitas dan mampu menopang daya saing nasional secara berkelanjutan.