Normalisasi Ciliwung 2026 Jadi Harapan Warga, Pemprov DKI Siapkan Rp319 Miliar

JAKARTA - Banjir masih menjadi momok bagi warga di sepanjang aliran Sungai Ciliwung. Program Normalisasi Ciliwung yang digagas Pemprov DKI Jakarta pada 2026 menjadi salah satu harapan untuk mengurangi risiko luapan air yang rutin terjadi setiap musim penghujan.

"Seminggu yang lalu, 7 Desember 2025, tercatat sebanyak 15 Rukun Tetangga (RT) tergenang banjir akibat luapan Sungai Ciliwung," ujar Murdani (45), warga Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (14/12).

Warga bantaran Ciliwung senantiasa siaga 24 jam menghadapi potensi banjir setiap kali hujan deras turun.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya, mendorong agar program normalisasi sungai segera terealisasi.

"Mau sampai kapan begini? Demi lancarnya program tersebut, semua lapisan masyarakat harus mendukung normalisasi Sungai Ciliwung," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu menekankan Pemprov DKI, melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA), harus mengambil langkah konkret.

"Normalisasi sudah tidak bisa ditunda lagi agar air dapat mengalir lancar dan tidak meluap ke permukiman warga," tandas Dimaz.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, Pemprov DKI telah mengalokasikan Rp319 miliar untuk pengadaan tanah terkait normalisasi Sungai Ciliwung. Dimaz berharap anggaran tersebut dapat terealisasi dengan baik sehingga infrastruktur dapat melindungi warga dari luapan air.

Anggota Komisi C, August Hamonangan, menegaskan pihaknya akan mengawasi pelaksanaan program agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan pelaksanaan berjalan efisien.

"Warga Jakarta sudah semakin lelah dengan banjir dan menuntut solusi yang konkret," ujar penasehat Fraksi PSI tersebut.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan proses pembebasan lahan di wilayah Cawang dan Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, rampung tahun ini. Walikota Jakarta Timur, Munjirin, mengatakan pihaknya sudah memulai pembebasan lahan dan pembangunan sheetpile di aliran Sungai Ciliwung.

"Sesuai arahan gubernur, tahun ini pembebasan lahan di Cawang dan Cililitan akan diselesaikan Dinas SDA," jelas Munjirin, Jumat (12/12). 

Setelah itu, proses pembebasan lahan akan berlanjut ke wilayah Bidara Cina, Kampung Melayu, dan Kebon Manggis.

Lurah Cililitan, Sukarya, menyebut pada 2025 pembebasan lahan dilakukan sekitar 25 bidang di RW 06 dan RW 16, sementara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur tengah meneliti berkasnya. Sedangkan Lurah Cawang, Gia Junian Putranto, menyampaikan lahan di RW 03 masih dalam proses pemberkasan di Dinas SDA, mencakup 37 bidang.