Trump Teken Perintah Eksekutif Larang Negara Bagian Bikin Regulasi AI

WASHINGTON - Presiden Donald Trump pada hari Kamis (11/12) menandatangani perintah eksekutif untuk memblokir negara bagian agar tidak membuat regulasi sendiri terkait kecerdasan buatan.

Ia mengatakan bahwa industri yang berkembang pesat ini berisiko terhambat oleh serangkaian aturan yang memberatkan.

Anggota Kongres dari partai Demokrat dan Republik, serta kelompok hak-hak sipil dan konsumen, telah mendorong lebih banyak regulasi tentang AI, Mereka mengatakan tidak ada cukup pengawasan untuk teknologi yang ampuh ini.

Namun Trump mengatakan kepada wartawan di Ruang Oval bahwa "hanya akan ada satu pemenang" karena negara-negara berlomba untuk mendominasi kecerdasan buatan, dan pemerintah pusat Tiongkok memberi perusahaan-perusahaannya satu tempat untuk mendapatkan persetujuan pemerintah.

Teks tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kecerdasan buatan dapat beroperasi dalam kerangka kerja satu negara ketimbang tunduk pada peraturan tingkat negara bagian yang dapat melumpuhkan sektor tersebut, kata seorang pejabat Gedung Putih.

Secara teori, perintah eksekutif tidak dapat menggantikan teks yang telah disetujui oleh Kongres atau badan legislatif negara bagian Amerika.

Perintah tersebut dikeluarkan setelah Kongres dua kali menolak untuk memberikan suara untuk mengizinkan pengesampingan undang-undang tingkat negara bagian tentang AI.

Gagasan untuk menghentikan negara bagian mengatur AI sendiri telah dikemukakan oleh David Sacks, seorang tokoh penting di Silicon Valley dan penasihat AI dan kripto Trump, dengan dukungan dari para pemain terbesar di bidang AI, termasuk bos OpenAI Sam Altman dan CEO Nvidia Jensen Huang.

Lebih dari seratus undang-undang terkait AI telah diadopsi di sekitar tiga puluh negara bagian, dengan mayoritas Demokrat dan Republik.

Undang-undang negara bagian tersebut mencakup berbagai aspek terkait AI, termasuk pengembangan model AI generatif yang bertanggung jawab, pembuatan deepfake, dan persyaratan transparansi ketika teknologi AI digunakan.

Banyak rancangan undang-undang telah diajukan di Kongres, tetapi belum ada yang diajukan untuk pemungutan suara.

Beberapa jam setelah pelantikannya pada bulan Januari, Trump membatalkan perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh pendahulunya Joe Biden tentang keamanan AI.

Perintah tersebut secara khusus mewajibkan perusahaan-perusahaan di sektor tersebut untuk mengirimkan data tertentu yang berkaitan dengan model AI mereka kepada pemerintah federal.

Mereka juga harus mengkomunikasikan hasil pengujian ketika program-program tersebut menimbulkan risiko serius dalam hal keamanan nasional, ekonomi, atau kesehatan masyarakat.