Fondasi Ekonomi Harus Diperkuat Hadapi Berbagai Kejutan

Alokasi tersebut akan diambil dari pos darurat bencana yang memang telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya,” katanya.

Ia memastikan bahwa kapasitas fiskal negara sangat memadai untuk menanggung biaya penanganan bencana tersebut, termasuk jika nantinya ada pengajuan untuk kebutuhan rehabilitasi maupun perlindungan sosial bagi para korban.

Penjelasan Metodologis

Menanggapi hal tersebut, Ekonom STIE YKP Yogyakarta Aditya Hera Nurmoko menilai revisi target pertumbuhan merupakan langkah yang wajar dilakukan dalam kondisi darurat.

Namun ia menekankan perlunya penjelasan metodologis agar publik memahami dasar perubahan angka tersebut.

“Penurunan target ini teknis dan bisa dipahami, tetapi pemerintah perlu menjelaskan asumsi apa saja yang bergeser pascabencana,” katanya di Yogyakarta, Jumat (4/12).

Aditya menjelaskan bahwa gangguan yang ditimbulkan bencana tidak hanya berdampak pada output jangka pendek, tetapi juga dapat menimbulkan efek lanjutan pada awal 2026.

Ia menyebut sektor pertanian, perikanan, logistik, serta distribusi pangan di Sumatera sebagai contoh area yang berpotensi mengalami tekanan berkelanjutan.

Menurutnya, kerusakan infrastruktur pada jalur distribusi dapat memicu perlambatan ekonomi regional yang kemudian termuat dalam agregat nasional.

Sebab itu, Aditya menilai kinerja pertumbuhan ke depan sangat bergantung pada kecepatan respons fiskal pemerintah.

Ia menegaskan bahwa langkahlangkah seperti pemulihan infrastruktur dasar, percepatan rekonstruksi, serta bantuan bagi UMKM harus segera dijalankan untuk menahan dampak lanjutan.

“Pertumbuhan 5,5 persen masih kategori optimistis.