Fondasi Ekonomi Harus Diperkuat Hadapi Berbagai Kejutan

Pertumbuhan Berkelanjutan I Kapasitas Fiskal Memadai Tanggung Penanganan Bencana.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2025 akan bergerak sedikit melambat dari yang ditargetkan akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sebelumnya, Menkeu mematok pertumbuhan kuartal IV-2025 di rentang 5,6-5,7 persen karena tekanan ekonomi sudah berbalik menuju pemulihan.

Namun, dengan terjadinya bencana, dia menurunkan target ke level 5,5 persen.

“Kemungkinan selalu ada (dampak bencana ke pertumbuhan ekonomi).

Cuma berapa persen? Saya pikir masih akan di atas 5,5 persen,” kata Menkeu saat ditemui di Jakarta, Kamis (4/12).

Sebagai langkah mitigasi, Purbaya menyatakan akan terus memantau kondisi keuangan di sistem finansial sambil bersiap untuk kembali menyuntikkan injeksi dana ke perbankan agar perekonomian kembali terdongkrak.

“Kalau masih dianggap kurang, saya akan gelontorkaan lagi uang saya ke perbankan,” kata Purbaya.

Bersamaan dengan itu, Bendahara Negara itu juga bersiap menambah anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bila jumlah yang dibutuhkan melampaui anggaran yang ada saat ini.

Dalam kesempatan sebelumnya, Purbaya telah menjelaskan bahwa BNPB masih memegang dana siap pakai (DSP) dalam jumlah yang cukup aman untuk operasional tanggap darurat.

“Di BNPB masih ada sekitar 500 miliar rupiah lebih (dana) di BNPB yang siap (untuk dipakai),” kata Purbaya saat ditemui di Jakarta, Senin malam (1/12).

Meskipun demikian, ia tidak memungkiri adanya kemungkinan penambahan anggaran operasional tersebut, mengingat dampak bencana yang terjadi berskala luas hingga mencapai tiga provinsi.

Mekanisme penambahan anggaran melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) siap diaktifkan kapan saja sesuai kebutuhan di lapangan.

Dia pun meminta BNPB untuk tidak ragu mengajukan permintaan jika dana yang tersedia mulai menipis dan memastikan pihaknya akan segera memproses pencairan dana ABT tersebut saat diminta.

Alokasi tersebut akan diambil dari pos darurat bencana yang memang telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).