Menhut Raja Juli Siap Dievaluasi soal Banjir Sumatera, Respons Kritik Netizen dan Sindiran DPR

JAKARTA - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa dirinya siap dievaluasi Presiden apabila dinilai gagal menangani banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI yang menyinggung perbandingan dengan menteri Filipina yang mundur akibat kegagalan dalam menangani banjir.

Raja Juli menegaskan bahwa kekuasaan adalah milik Allah SWT dan semua keputusan mengenai posisinya berada di tangan Presiden. Ia mengatakan dirinya tidak keberatan apabila sewaktu-waktu dievaluasi atas kinerja kementeriannya dalam menghadapi situasi darurat di sejumlah wilayah Sumatera.

"Saya yakin ya, namanya kekuasaan itu milik Allah ya, dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi," ujar Raja Juli.

Ia juga menyoroti kritik publik yang semakin ramai di media sosial terkait penanganan banjir Sumatera. Menurutnya, kritik tersebut justru dianggap bagian dari aspirasi dan wajar muncul saat masyarakat merasa terdampak dan berharap pemerintah bergerak lebih cepat.

"Kritik netizen kepada saya, saya nggak pernah hapus ya. Itu bagian dari apa namanya, ya aspirasi, kemarahan, itu bahkan harapan ya, ekspektasi," kata Raja Juli.

Raja Juli menegaskan bahwa tugas utamanya adalah bekerja seoptimal mungkin untuk mendampingi proses penanganan banjir bersama lembaga terkait. Ia juga memastikan bahwa evaluasi terhadap jabatannya sepenuhnya berada pada Presiden sebagai pemegang kendali pemerintahan.

"Jadi monggo, tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif Pak Presiden," tuturnya.

Pernyataan Raja Juli muncul setelah anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menyinggung contoh dua menteri di Filipina yang mundur beberapa waktu lalu. Kedua menteri itu memilih melepas jabatan karena merasa gagal menangani banjir yang terjadi di negara tersebut pada pertengahan November.

Rahmat mengatakan bahwa ia membaca laporan mengenai pengunduran diri dua pejabat kabinet Presiden Ferdinand Marcos Jr. yang dianggap tidak mampu menanggulangi bencana banjir. Ia menilai sikap tersebut sebagai bentuk tanggung jawab yang bisa dijadikan cerminan bagi pejabat di Indonesia.

"Saya pernah membaca yah tanggal kemarin, itu tanggal 18 November itu kabinetnya Pak Ferdinand Marcos di Filipina, mereka itu banjir penyebabnya. Tapi gentleman dua menterinya mengundurkan diri karena merasa menganggap tidak mampu mengatasi itu," ucap Rahmat.

Rahmat pun menilai tidak ada yang salah bila ada menteri Indonesia yang memilih mundur apabila dianggap tidak mampu mengatasi banjir besar yang terjadi di Sumatera. Menurutnya, langkah tersebut bisa menjadi bentuk integritas dan pilihan terhormat dalam menjalankan tugas publik.

"Jadi bukan sesuatu yang salah juga kalau menteri yang tidak sanggup mengatasi ini mundur juga. Itu adalah tugas yang mulia menurut saya," tegasnya.

Isu ini menjadi sorotan setelah banjir bandang di Aceh, Sumbar dan Sumut menimbulkan dampak besar terhadap ribuan warga. Pemerintah pusat sebelumnya mengirimkan bantuan logistik dan pendampingan penanganan bencana melalui berbagai kementerian dan lembaga termasuk Kementerian Kehutanan.

Sejumlah pihak menilai keterlambatan mitigasi dan rehabilitasi kawasan rawan bencana sebagai penyebab situasi semakin parah. Hal itulah yang kemudian mendorong kritik publik dan permintaan evaluasi terhadap kementerian yang dinilai memiliki peran strategis dalam pengelolaan hutan.