Moneter Bukan Obat Segalanya, Krisis Rupiah Butuh Langkah Lebih Besar

JAKARTA– Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menilai gejolak rupiah dan tekanan pasar keuangan tak bisa dijawab hanya lewat kebijakan moneter teknis.

Menurutnya, kunci utama justru ada pada kemampuan otoritas ekonomi membangun kepercayaan publik dan mengarahkan ekspektasi investor di tengah sentimen pasar yang fluktuatif.

Kholid mengatakan pasar keuangan bergerak cepat dan sangat dipengaruhi persepsi. Karena itu, komunikasi yang konsisten dari pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan otoritas fiskal penting agar pelaku pasar tidak berlebihan dalam menyikapi kondisi ekonomi nasional.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah strategic management of expectation. Bukan hanya kebijakan teknis, tapi manajemen ekspektasi harus diperkuat,” kata Kholid dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur BI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (18/5) dikutip dari laman resmi DPR RI.

Legislator Fraksi PKS itu menjelaskan, cara investor membaca ekonomi global kini berubah. Dulu pasar banyak melihat data historis, sekarang fokusnya ke risiko ke depan dan arah kebijakan pemerintah.

Ia menyinggung teori rational expectation dari ekonom Robert Lucas untuk menggambarkan pola tersebut. Menurut Kholid, investor, hedge fund, hingga pelaku industri sudah menghitung potensi risiko masa depan sebelum memutuskan investasi.

“Pelaku pasar membuat _pricing_ secara rasional bukan berdasarkan data kemarin atau hari ini, tapi futurist pricing. Risiko-risiko di masa depan sudah dihitung dan ditarik ke harga saat ini,” tegasnya.

Kholid menilai tantangan terbesar pemerintah saat ini bukan sekadar menjaga stabilitas rupiah, tetapi juga menghilangkan persepsi bahwa Indonesia menuju krisis seperti 1998. Trauma kolektif itu, katanya, masih memengaruhi cara publik dan pasar membaca situasi ekonomi.

“Pesan harus keras, jelas, dan konsisten. Kalau otoritas moneter, jasa keuangan, dan Kementerian Keuangan kompak serta diikuti kebijakan yang konsisten, itu memberi sinyal bahwa kondisi sekarang berbeda dengan 1998,” ujarnya.

Ia menambahkan, upaya menjaga rupiah harus dilakukan terukur agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama penyaluran kredit ke sektor produktif. Penyesuaian suku bunga, menurutnya, perlu dirumuskan cermat untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas makro dan kebutuhan dunia usaha.

Evaluasi Kebijakan

Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengapresiasi langkah BI dan pemerintah menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global. Ia menilai instrumen kebijakan yang dijalankan sejauh ini sudah berada di jalur yang tepat.

“Kita harus terus mendukung langkah BI dan pemerintah. Tapi yang penting, kebijakan itu dievaluasi terus agar tetap efektif dan tidak mengganggu pertumbuhan,” kata Marwan.

Ia menjelaskan, tekanan pada rupiah tidak lepas dari faktor eksternal seperti kebijakan suku bunga The Fed yang membuat aset dolar AS lebih menarik. Kondisi ini berdampak pada banyak negara, termasuk Indonesia.