Terlalu Obral Izin, Pemerintah Abaikan Lingkungan Selama 10 Tahun Terakhir

Ketiga, Ekspansi pemukiman yang mengikuti zona pertumbuhan ekonomi, membuat daerah-daerah resapan air di titik perkotaan dan semiurban habis dirangsek oleh ekspansi pemukiman.

Ketiga faktor nonalam itu ketika kondisi ekstrem terjadi membuat daya tahan lingkungan semakin rentan, akhirnya terjadi banjir dan longsor yang luar biasa besar dan meluas.

“Air hanya mengikuti hukum fisika mengalir dari lokasi tinggi ke rendah, ketika kapasitas sungai alamiah semakin kecil maka ia akan turun melalui jalur di sekitarnya, ditambah material bawaan longsor membuat lajunya dan daya rusaknya semakin besar, mirip dengan peristiwa lahar dingin pasca letusan gunung berapi,”terang Hafidz.

Situasi itu susah diatasi secara teknis, sehingga mau tak mau harus dilakukan evakuasi hingga kondisi curah hujan menurun, sedangkan untuk jangka panjang, pekerjaan rumah terbesar adalah melakukan reforestrasi hulu-hilir serta revitalisasi badan sungai dengan melakukan pencegahan erosi serta pengerukan sedimentasi.

Namun upaya itu perlu dibarengi dengan komitmen kuat pemerintah, untuk mencegah terjadinya aktivitas deforestrasi dengan peninjauan kembali usaha legal di bidang kehutanan, perkebunan dan pertambangan, yang berada di titik-titik daerah tangkapan air, terlebih aktivitas ilegal perlu segera diberantas dengan tegas.

Pengembalian fungsi hutan harus menjadi prioritas utama, untuk memastikan daya tahan lingkungan memadai dan mengurangi risiko bencana di masa terjadinya cuaca ekstrem.

Tidak Taat

Guru Besar Bidang Hukum Lingkungan Universitas Airlangga, Surabaya, Suparto Wijoyo mengatakan bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera menunjukkan pembangunan yang berlangsung selama ini tidak memperhatikan asas taat kawasan. Padahal, masyarakat ataupun perusahaan wajib untuk menaati rencana tata ruang.

Untuk itu pemerintah harus mulai memikirkan pembangunan yang bersifat episentrum ekologi. “Bencana hidrometeorologi yang terjadi kemarin sungguh memprihatinkan. Dari warna air sungainya yang keruh menunjukkan terjadi erosi besar-besaran di kawasan hulu dan dari material yang terbawa menunjukkan deforestasi besar-besaran,” kata Suparto.

Hal itu menunjukkan pembangunan yang terjadi selama ini hanya mengejar keuntungan semata. Sudah saatnya, Pemerintah melakukan pembangunan yang berkonsep episentrum ekologi, yang bisa menjadi titik temu antara faktor sosial dan ekonomi dalam pembangunan. “Pembangunan harus taat asas kawasan. Karena, alam akan bicara dengan bahasanya sendiri, menimbulkan bencana seperti yang kita lihat sekarang. Semaju apapun infrastruktur yang dibangun akan percuma jika kerusakan lingkungan terjadi, bisa hancur semua,”pungkasnya.