Gara-gara Masalah Data, Hingga Kini Masih Banyak Petani yang Belum Menerima Pupuk Bersubsidi

Berdasarkan gejala permasalahan tersebut, menurut Faroby pemerintah perlu melakukan langkah perbaikan. Kementan ujar dia perlu melakukan reviu ulang terhadap kebutuhan pupuk bersubsidi nasional melalui penyusunan peraturan khusus mengenai pendataan petani penerima pupuk bersubsidi yang kredibel dan meminimalisir ketidaksesuaian data di lapangan, lalu pembentukan lembaga khusus, dapat berupa Lembaga tetap maupun adhoc yang bertanggungjawab penuh melakukan pendataan kebutuhan pupuk bersubsidi dan pemberian dukungan anggaran yang cukup terhadap pendataan kebutuhan pupuk bersubsidi.

Kedua, Kementan perlu melakukan pembinaan menyeluruh kepada Kelompok Tani terkait administrasi dan pendataan anggota petani dalam rangka menghasilkan data pertanian yang kredibel untuk digunakan sebagai basis data penentuan kuota kebutuhan pupuk bersubsidi.

Ketiga, Kementan perlu melakukan intensifikasi pemetaan lahan spasial dalam rangka meningkatkan keakuratan data kepemilikan serta karakteristik lahan dan tanah, yang dapat digunakan untuk mendukung pendataan penentuan kuota kebutuhan pupuk bersubsidi yang lebih kredibel.

Perbaikan dalam aspek pendataan penerima pupuk bersubsidi sudah menjadi keharusan. "Ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan tata kelola pupuk bersubsidi yang baik dan inklusif. Sesuai dengan prinsip 7T sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 tahun 2025,"ucap dia.

Dr. Drs. Jekvy Hendra selaku Direktur Pupuk, Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa Data eRDKK masih menjadi dasar penentuan penerima dan alokasi kuota pupuk bersubsidi. Kuota maksimal yang dapat ditebus petani dibatasi oleh dosis rekomendasi sesuai di eRDKK. 

Pada Permentan 15/2025 masih dimungkinkan realokasi pupuk bersubsidi jika terjadi kekurangan alokasi karena volume serapan pupuk tinggi dan kelebihan alokasi karena volume serapan pupuk rendah. 

"Perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi saat ini mencakup penebusan pupuk bersubsidi dapat dipantau secara real time, penebusan dapat dilakukan mulai 1 Januari, pelaksanaan kontrak pengadaan dipercepat, dan sistem terintegrasi, dimana eRDKK dapat diperbarui sepanjang tahun,"ungkap Jekvy Hendra.