Waktunya Tampil Beda! Tenaga Ahli DPR Disulap Jadi Agen Transparansi Digital, Reputasi Parlemen Bakalan Melesat

JAKARTA - Sekretariat Jenderal DPR RI semakin serius mengubah wajah parlemen dengan mengajak para Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota menjadi aktor utama dalam memperkuat komunikasi publik.

Program ini bukan sekadar pelatihan standar, melainkan langkah strategis untuk menjadikan kegiatan para wakil rakyat lebih terbuka, lebih mudah diakses, dan lebih meyakinkan di mata masyarakat.

Kegiatan sosialisasi bertajuk “Penguatan Publikasi Kegiatan Anggota DPR RI melalui situs resmi dpr.go.id” yang digelar di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/10/2025) menegaskan bahwa transformasi parlemen kini bermain di ranah digital dan publik.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyatakan bahwa modernisasi parlemen bukan hanya soal struktur atau prosedur, tetapi juga cara lembaga ini berbicara dengan warga negara.

“Hulunya adalah komunikasi kepada publik. Kemampuan untuk mengomunikasikan kerja nyata para wakil rakyat harus diperkuat… melalui kanal resmi DPR RI…” kata Indra Iskandar.

Beliau menambahkan bahwa laman khusus anggota DPR di situs resmi DPR bukan sekadar arsip dokumentasi, melainkan etalase kinerja yang informatif, kredibel, dan mewakili citra lembaga yang terbuka dan modern.

Hal ini menunjukan bahwa DPR memahami, reputasi dibangun melalui keterbukaan dan akuntabilitas, dan bukan hanya klaim kosong.

Menurut akademisi Kunto Adi Wibowo, legitimasi lembaga publik lahir dari persepsi masyarakat, apakah mereka merasa lembaga itu penting dan dapat dipercaya. Tiga instrumen utama yang ia sebut legitimasi pragmatis, kognitif, dan moral menjadi tolok ukur. 

Jadi, ketika publik melihat DPR berkomunikasi secara inklusif, berbasis data, terbuka, dan dialogis-partisipatif, maka legitimasi moral pun semakin kokoh.

Sementara itu, reputasi menurut Kunto dibangun dari konsistensi, kompetensi, dan realisasi janji-komitmen lembaga. Tanpa bukti nyata, kata beliau, reputasi hanyalah kata manis yang cepat dilupakan.

Praktisi komunikasi publik Ira Kusno ikut menegaskan: strategi komunikasi publik yang efektif bukan satu arah melulu (“kami bicara, masyarakat dengar”).

Ia memperkenalkan model enam tahap:

1. Mendengar (Listening).
2. Diam (Strategic Pause).
3. Respon (Response).
4. Diyakini (Credibility Building).
5. Dilibatkan (Involve).
6. Diberi Harapan (Give Hope).

Menurut Ira, kecepatan atau kuantitas pesan saja tidak cukup yang penting adalah bagaimana masyarakat merasakan pesan tersebut sebagai wujud kepedulian lembaga terhadap mereka.

Untuk itu, tenaga ahli dan biro kehumasan DPR harus bersinergi, menyajikan data yang tepat, memperkuat pesan publik, dan mengoptimalkan proses teknis penyusunan konten komunikasi.