PLTS Terapung Jerman Dibangun Tanpa Gusur Warga, Mengapa Rempang Direlokasi demi Listrik Singapura?

Doc: Facebook/SINN Power

Ket. PLTS Terapung Jerman.

JAKARTA - Jerman kembali membuktikan diri sebagai salah satu negara terdepan dalam pengembangan energi terbarukan. Negara tersebut berhasil mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung pertama di dunia dengan panel surya vertikal berskala utilitas, sebuah inovasi yang dinilai mampu menghasilkan listrik lebih efisien tanpa mengorbankan lahan produktif maupun permukiman masyarakat.

Keberhasilan ini langsung menjadi sorotan internasional karena menawarkan solusi baru dalam pengembangan energi hijau. Di saat banyak negara menghadapi dilema keterbatasan lahan untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya, Jerman justru memanfaatkan permukaan danau buatan sebagai lokasi instalasi.

Proyek yang dikembangkan perusahaan Sinn Power melalui teknologi SKipp tersebut menggunakan panel surya yang dipasang secara vertikal menghadap timur dan barat. Berbeda dengan panel konvensional yang dipasang mendatar, desain ini memungkinkan produksi listrik lebih stabil sepanjang hari, terutama pada pagi dan sore ketika intensitas sinar matahari tidak terlalu tinggi.

PLTS terapung tersebut dibangun di Danau Jais, Bavaria, dengan kapasitas 1,87 MW dan diperkirakan menghasilkan sekitar 2 GWh listrik setiap tahun. Selain menghasilkan energi bersih, teknologi tersebut juga diklaim mampu meningkatkan kualitas air dan menciptakan habitat baru bagi ikan maupun burung air.

Menariknya, area yang digunakan hanya sekitar 4,65 persen dari luas danau sehingga tidak mengganggu fungsi utama perairan. Bahkan, perusahaan pengelola tambang yang memanfaatkan listrik dari PLTS tersebut berhasil menurunkan konsumsi listrik dari jaringan nasional hingga 60 persen dan diproyeksikan mencapai penghematan 70 persen setelah sistem beroperasi penuh.

Jerman Tunjukkan Energi Hijau Tak Harus Menggusur Warga

Keberhasilan Jerman dinilai menjadi contoh pembangunan energi terbarukan dapat dilakukan tanpa mengorbankan masyarakat maupun lahan produktif.

Konsep serupa juga diterapkan di berbagai negara lain. China membangun ladang surya raksasa di Gurun Gobi, negara-negara Timur Tengah memanfaatkan kawasan padang pasir, sementara sejumlah negara Eropa mengembangkan konsep agrivoltaic, yakni panel surya yang dipasang di atas lahan pertanian sehingga aktivitas bercocok tanam tetap berlangsung.

Model tersebut dinilai jauh lebih berkelanjutan dibandingkan membangun pembangkit di kawasan yang telah menjadi permukiman masyarakat selama puluhan bahkan ratusan tahun.

Proyek Rempang Tuai Kritik

Di tengah keberhasilan berbagai negara mengembangkan energi hijau, rencana Indonesia membangun Solar Park di Pulau Rempang untuk mendukung ekspor listrik bersih ke Singapura justru menuai kritik.

Sejumlah pakar menilai proyek tersebut berpotensi mengorbankan masyarakat lokal apabila dilakukan melalui relokasi penduduk yang telah tinggal turun-temurun di kawasan tersebut.

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, mengingatkan pembangunan energi hijau tidak boleh mengabaikan nilai kemanusiaan maupun kepentingan nasional.

Menurutnya, Indonesia perlu menghitung secara cermat apakah manfaat ekonomi dari ekspor listrik ke Singapura benar-benar sebanding dengan biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat Rempang.

Ia bahkan menilai Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat sehingga tidak perlu terburu-buru mengorbankan kawasan permukiman demi memenuhi kebutuhan energi negara lain.

Hardjuno juga menyoroti harga jual listrik yang dinilai relatif rendah dibandingkan nilai ekonomi lahan yang digunakan. Menurutnya, jika masyarakat harus direlokasi hanya untuk pembangunan PLTS, maka manfaat ekonomi yang diperoleh Indonesia patut dipertanyakan.

Selain itu, ia menegaskan Pasal 33 UUD 1945 telah mengamanatkan agar bumi, air, dan kekayaan alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pakar: Jangan Jadikan Warga Korban Transisi Energi

Pandangan senada disampaikan Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES), Surya Darma. Ia menegaskan bahwa transisi menuju energi hijau tidak boleh mengorbankan hak asasi manusia maupun keberlangsungan masyarakat adat.

Menurutnya, pembangunan PLTS memang penting untuk mengurangi emisi karbon, tetapi tujuan tersebut akan kehilangan makna apabila masyarakat lokal justru menjadi korban penggusuran.

Ia mengingatkan bahwa tanah bagi masyarakat Rempang bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari sejarah, identitas budaya, dan ruang hidup yang diwariskan secara turun-temurun.

Karena itu, keuntungan devisa dari ekspor listrik seharusnya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, bukan justru memindahkan mereka dari tanah kelahirannya.

Hal serupa juga disampaikan Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Esther Sri Astuti. Menurutnya, relokasi belasan kampung adat di Rempang perlu dikaji ulang karena berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang berkepanjangan.

Indonesia Masih Punya Banyak Pilihan

Sejumlah pakar menilai Indonesia sebenarnya memiliki banyak alternatif untuk mengembangkan energi surya tanpa harus merelokasi masyarakat.

Selain memanfaatkan waduk dan danau untuk PLTS terapung, pembangunan juga dapat dilakukan di kawasan laut, lahan nonproduktif, maupun melalui konsep agrivoltaic yang memungkinkan pertanian dan pembangkit listrik berjalan berdampingan.

Keberhasilan Jerman menjadi bukti inovasi energi hijau tidak harus dibayar dengan konflik sosial. Tantangan terbesar Indonesia bukan sekadar mempercepat transisi energi, tetapi memastikan bahwa pembangunan tersebut tetap berpihak kepada masyarakat serta memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi seluruh rakyat.