Gubernur Malut dan Aceh Temui Menkeu, Bahas Dampak Pemotongan TKD ke Daerah

Pertemuan yang berlangsung terbatas di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa, dihadiri sejumlah kepala daerah lainnya di antaranya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi, dan sejumlah kepala daerah lainnya.

Gubernur Sumbar harap gaji PNS daerah dibayar pusat

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah berharap agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) daerah di wilayah itu, usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membahas pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).

"Kita harapkan ini bisa seluruh gaji pegawai ini kalau bisa dari pusat semuanya, ya kita harapkan begitu," kata Mahyeldi ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, pengurangan TKD berdampak signifikan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pegawai dan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pelayanan publik di wilayah itu.

Mahyeldi menyebut, pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi ajang penyampaian masukan dari para kepala daerah mengenai kondisi aktual keuangan daerah pascapengurangan alokasi dana transfer pusat.

Menurutnya, pengurangan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil menambah beban daerah di tengah meningkatnya kebutuhan anggaran untuk membayar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan merealisasikan berbagai program pembangunan yang dijanjikan kepada masyarakat.

Ia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan TKD, atau setidaknya mengambil alih pembiayaan gaji pegawai agar daerah dapat fokus menjalankan pembangunan prioritas yang selaras dengan arah nasional.

"Kenapa? ini kan kaitan dengan DAU kan juga pengurangan, sementara dari Kementerian PAN-RB kita mengangkat PPPK dan pegawai kemarin sementara pembiayaannya itu adalah dibebankan pada daerah. Oleh karena itu kita harapkan ini bisa seluruh gaji pegawai ini kalau bisa dari pusat semuanya," katanya.

Mahyeldi menegaskan, keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah penting dijaga agar agenda pembangunan dan pelayanan publik dapat tetap berjalan meski terjadi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.