Tambang Ilegal di Aceh Masih Marak. MaTA Minta Pemerintah Libatkan Satgas PKH Nasional Agar Penindakan Lebih Efektif dan Menyeluruh.

"Di Sumatera, sudah ada sekitar empat kasus yang bahkan masuk ranah tindak pidana korupsi. Dan Satgas PKH ini juga mampu mengusut aktor utamanya," ujar Alfian.

Di sisi lain, Koordinator LSM Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani meminta Pemerintah Aceh dapat melibatkan unsur masyarakat sipil hingga pengawas independen dalam proses penataan dan penertiban pertambangan ilegal yang mulai dilaksanakan melalui Instruksi Gubernur Aceh itu.

"Proses ini harus transparan, libatkan masyarakat sipil serta lembaga pengawasan independen," kata Askhalani.

Menurutnya, pelibatan masyarakat sipil hingga lembaga pengawasan independen ini penting agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proses evaluasi dan pencabutan izinnya.

“Harus ada pengawasan bersama, baik oleh internal pemerintah maupun oleh masyarakat sipil, agar penegakan aturan berjalan lebih objektif,” demikian Askhalani.