BI NTT Edukasi 100 PMI Terkait Penggunaan QRIS Cross Border

KUPANG – Bank Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Timur mengedukasi 100 pekerja migran Indonesia (PMI) terkait penggunaan QRIS Cross Border sebagai persiapan para PMI sebelum bekerja baik di dalam maupun luar negeri.

“PMI kita sering menghadapi biaya tinggi ketika mengirimkan uang maupun melakukan pembayaran di luar negeri. Dengan QRIS Cross Border, transaksi bisa lebih cepat, aman, dan tentu lebih murah,” kata Deputi Kepala Perwakilan BI NTT, Didiet Aditya Budi Prabowo, kepada wartawan di Kupang, Rabu (01/10).

Hal ini disampaikannya dalam dalam kegiatan Literasi Keuangan Digital bagi Pekerja Migran Indonesia, yang dihadiri oleh 100 PMI.

Dia menjelaskan bahwa QRIS Cross Border memungkinkan PMI bertransaksi dengan aplikasi pembayaran Indonesia di negara mitra tanpa perlu menukar mata uang secara manual.

Inovasi ini tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga menghadirkan biaya transaksi yang lebih kompetitif.

Di sisi lain menurut dia, QRIS Cross Border juga diproyeksikan menjadi alternatif dari jalur remitansi ilegal yang masih banyak digunakan sebagian PMI.

“Remitansi nonresmi kerap menimbulkan kerugian akibat nilai tukar merugikan dan ketiadaan perlindungan hukum,” ujar dia.

Melalui layanan QRIS Cross Border .// mpekerja migran dapat mengirimkan uang maupun melakukan pembayaran harian secara lebih terlindungi karena berada dalam ekosistem sistem pembayaran resmi yang diawasi otoritas.

Bank Indonesia menilai langkah ini akan berkontribusi pada peningkatan remitansi resmi sekaligus menekan praktek pengiriman uang ilegal.

Dia menambahkan selain bermanfaat bagi PMI, QRIS Cross Border juga mempermudah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia.

Mereka dapat membayar berbagai layanan hanya dengan aplikasi pembayaran dari negaranya, sementara merchant di Indonesia tetap menerima pembayaran dalam rupiah.

Implementasi QRIS Cross Border menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia bersama kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan literasi keuangan digital di kalangan PMI.

Program ini menyasar daerah-daerah penyumbang tenaga kerja migran, salah satunya Nusa Tenggara Timur, yang pada 2024 mencatat 1.401 pekerja migran.

Dengan pemanfaatan teknologi pembayaran ini, Bank Indonesia berharap PMI dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan, menghindari risiko penipuan digital, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan devisa negara melalui remitansi.