Ekonomi Harus Tumbuh Tinggi Guna Wujudkan Zero Deficit Anggaran

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan untuk merealisasikan cita-cita Presiden Prabowo Subianto mendesain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara lebih seimbang atau zero deficit, maka langkah yang diperlukan adalah mendorong ekonomi tumbuh lebih cepat, sehingga penerimaan negara makin deras, dan pemerintah tak lagi perlu menarik utang untuk membiayai pembangunan.

“Kalau saya lihat ke depan, harusnya kita enggak akan terpaksa menambahkan utang lebih, karena saya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat,” kata Menkeu di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (23/9).

Menanggapi niat Menkeu tersebut, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menyambut baik hal itu. Selama ini jelasnya, paradigma bahwa defisit adalah keniscayaan justru membuat pemerintah terjebak pada penerbitan surat berharga negara (SBN).

Instrumen tersebut menjadi favorit bagi bank-bank, sehingga lebih memilih menaruh dana pada surat utang ketimbang menyalurkannya kepada sektor riil.

“Dengan defisit nol, pemerintah tidak perlu lagi menerbitkan SBN yang membuat direksi bank ongkang-ongkang kaki, hanya mengandalkan bunga, tanpa bekerja maksimal memacu ekonomi nasional,” kata Salamuddin di Jakarta, Rabu (24/9).

Ia menegaskan, selama ini keuntungan besar bank berasal dari bunga obligasi negara, bukan dari aktivitas produktif yang mendorong sektor usaha. Akibatnya, perbankan menikmati laba tinggi, tetapi ekonomi riil berjalan tersendat.

“Dana yang seharusnya berputar di masyarakat justru mengendap di instrumen utang negara,” katanya.

Disiplin fiskal katanya akan memaksa Pemerintah lebih kreatif menggali sumber penerimaan dan menutup kebocoran anggaran, ketimbang menumpuk utang baru. “Inilah saatnya mengembalikan fungsi fiskal agar benar-benar menopang pertumbuhan ekonomi, bukan hanya menguntungkan sektor finansial,” tegasnya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata, menilai target defisit nol tetap membutuhkan kehati-hatian. Menurutnya, dalam jangka menengah pemerintah perlu fokus pada reformasi birokrasi dan pencegahan kebocoran anggaran.

“Disiplin fiskal artinya pengeluaran tidak boleh serampangan, tidak boleh bocor. Reformasi kelembagaan di sini menjadi kunci,” katanya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya menjaga kualitas belanja negara agar benar-benar produktif. Belanja yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas SDM, serta perlindungan sosial dinilai lebih efektif mendorong pertumbuhan ekonomi ketimbang sekadar menutup defisit.

“Kalau pengeluaran diarahkan dengan benar, hasilnya akan lebih terasa bagi masyarakat dan berkontribusi nyata pada pertumbuhan,” ujarnya.

Konsistensi Pemerintah menjaga kredibilitas fiskal kata Aloysius akan menentukan keberhasilan. Pasar keuangan dan investor akan lebih percaya bila melihat reformasi kelembagaan berjalan nyata. “Kalau kredibilitas fiskal terjaga, kepercayaan investor meningkat, dan itu bisa membantu pembiayaan pembangunan dengan lebih sehat,” kata Aloysius.

Terlalu Ambisius

Diminta dalam kesempatan lain, pengamat kebijakan publik Fitra, Badiul Hadi mengatakan, sah-sah saja jika Pemerintah menargetkan defisit 0 persen, meskipun target tersebut terlalu ambisius. Mungkin kalau untuk target (defisit 0 persen) jangka panjang masih rasional.

“Dalam praktik internasional, dana publik finance management (PFM) negara modern justru memanfaatkan defisit sebagai instrumen stabilisasi ekonomi,”ungkapnya.