KKN Harus Berangkat dari Kebutuhan Nyata Masyarakat, Bukan Ego Mahasiswa

YOGYAKARTA – Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tidak seharusnya hanya disusun berdasarkan minat mahasiswa, tetapi harus berangkat dari kebutuhan serta potensi masyarakat setempat. Dengan begitu, KKN dapat benar-benar menjadi sarana pemberdayaan, bukan sekadar aktivitas seremonial.

Hal itu disampaikan oleh dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Drs. Bambang Wahyu Nugroho, M.Si., dalam pembekalan KKN Gasal 2025/2026 di Gedung AR Fakhruddin A lantai 5, Rabu (17/9). Ia menegaskan bahwa perencanaan program perlu diawali dengan identifikasi masalah sekaligus potensi yang ada di masyarakat.

“Jangan programnya mengikuti ego kita. Misalnya senang bisnis online, lalu semua dipaksakan jadi pelatihan online marketing. Padahal masyarakat belum tentu butuh. Program harus menjawab kebutuhan nyata mereka,” tegas Bambang.

Ia mencontohkan pengalamannya saat mendampingi sebuah desa yang dipenuhi rumpun bambu. Warga selama ini hanya menjual bambu mentah seharga Rp4.000 per batang. Setelah didorong untuk mengolahnya menjadi iratan dan besek, nilai jual meningkat tajam menjadi Rp13.000 per kilogram iratan atau Rp7.000 per buah besek.

“Dari sekadar menjual bahan mentah, mereka bisa naik kelas menjadi sentra kerajinan,” jelasnya.

Menurut Bambang, pemberdayaan adalah proses menghubungkan masalah dengan potensi masyarakat. Banyak warga sebenarnya memiliki potensi yang bisa dikembangkan, tetapi belum menyadarinya. Peran mahasiswa dan pendamping adalah menjembatani kesadaran itu serta mendampingi proses transformasi.

Ia juga memaparkan empat dimensi pemberdayaan masyarakat. Pertama, learning to know atau memberikan pengetahuan melalui sosialisasi dan penyuluhan. Kedua, learning to do yakni melatih keterampilan lewat praktik langsung. Ketiga, learning to be, membentuk sikap yang tepat dalam menjalankan peran sosial. Keempat, learning to live together, yaitu belajar hidup bersama dalam lingkungan profesional, misalnya melalui magang.

“Kalau hanya memberi tahu, hasilnya sebatas tahu. Kalau dilatih, mereka bisa. Kalau sikapnya dibentuk, mereka jadi pribadi yang benar. Dan kalau terbiasa hidup bersama dalam komunitas profesional, mereka siap menjadi bagian dari perubahan,” paparnya.

Untuk mendukung pembelajaran, ia menekankan pentingnya simulasi, role play, dan demonstrasi. “Mahasiswa hukum misalnya, bisa merasakan peran hakim atau jaksa melalui sidang simulasi. Mahasiswa lain bisa berlatih mendemonstrasikan teknologi tepat guna, seperti kompor berbahan bakar minyak jelantah. Semua itu membentuk pengalaman sekaligus sikap profesional,” ujar Bambang.

Dalam konteks KKN, ia mendorong mahasiswa berani memprovokasi masyarakat dengan mimpi kolektif, misalnya membayangkan desa mereka berkembang menjadi sentra kerajinan bambu dalam lima tahun ke depan.

“Awalnya memang harus dipancing dengan mimpi. Walau salah-salah di awal, itu bagian dari proses. Lama-lama mereka akan jadi perajin yang terampil,” tambahnya.

Bambang juga mengingatkan mahasiswa agar menyusun program dengan prinsip SMART (specific, measurable, achievable, realistic, time-bound). “KKN harus punya tujuan jelas, terukur, realistis, bisa dicapai, dan ada batas waktunya. Kalau tidak, sulit menilai keberhasilan program,” tandasnya.