Kerusuhan Semakin Meluas, DPR Desak Pemerintah Segera Evakuasi WNI dari Nepal

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Taufiq Abdullah mendesak pemerintah segera melakukan segala upaya perlindungan, termasuk menyiapkan langkah mitigasi hingga evakuasi jika diperlukan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Nepal, imbas adanya kerusuhan besar di negara tersebut.

Dia pun merasa turut prihatin dengan kerusuhan yang yang semakin meluas di Nepal, dan berharap situasinya bisa berangsur kondusif.

“Namun jika keadaan semakin tidak menentu dan mengancam keselamatan WNI, maka langkah evakuasi perlu dipersiapkan dengan tepat waktu,” kata Taufiq di Jakarta, Kamis (11/9).

Berdasarkan data Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), menurut dia, terdapat 57 WNI yang bermukim di Nepal. Selain itu, ada 43 anggota Delegasi RI yang sedang menghadiri konferensi, 2 anggota TNI yang mengikuti pelatihan, serta 23 wisatawan yang sedang berlibur di negara tersebut.

Dia meminta pemerintah memberikan fasilitasi penuh serta menjalin komunikasi intensif dengan seluruh WNI di Nepal maupun pihak-pihak terkait untuk memastikan keselamatan mereka.

“Komunikasi intensif dengan para WNI sangat dibutuhkan, baik untuk mengingatkan kewaspadaan, memastikan mereka menghindari kerumunan massa, maupun memantau keberadaan WNI agar tetap aman di tengah konflik,” katanya.

Dia juga mengimbau seluruh WNI di Nepal agar tetap tenang dan terus berkoordinasi dengan KBRI. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap instruksi yang disampaikan oleh perwakilan RI.

“Butuh kerja sama antara WNI dan KBRI untuk memastikan semuanya berada dalam kondisi sehat dan selamat tanpa kurang suatu apa pun. Kami percaya pemerintah akan memastikan dan menjamin keselamatan seluruh WNI,” katanya.

Sementara itu, tentara Nepal memberlakukan “larangan beraktivitas di ruang publik” saat ketenangan rapuh melanda negara itu, Rabu, sehari setelah aksi protes besar-besaran menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oli.

“Perintah larangan beraktivitas di ruang publik akan berlaku hingga pukul 17.00 waktu setempat hari ini (11.15 GMT atau 18:15 WIB), setelah itu akan diberlakukan jam malam di seluruh negeri mulai pukul 06.00 pada Kamis (00.15 GMT/07:15 WIB),” demikian pernyataan Tentara Nepal yang dikutip The Himalayan Times.

Tentara menambahkan bahwa keputusan lebih lanjut akan diambil sesuai perkembangan situasi keamanan.

Pasukan dikerahkan di seluruh negeri pada Selasa malam untuk menjaga ketertiban, beberapa jam setelah Oli mengundurkan diri di bawah tekanan massa.

Para pengunjuk rasa membakar sejumlah gedung pemerintahan penting, termasuk gedung parlemen, kediaman pribadi Oli, serta kantor presiden.

Kompleks pemerintahan Singha Durbar yang menjadi pusat kementerian juga mengalami kerusakan parah. Kementerian Kesehatan dan Kependudukan, bersama kantor pemerintahan lain termasuk Mahkamah Agung, dilaporkan hancur total.