Sekolah Rakyat di Jasinga Sudah Dapat Digunakan Akhir Juli Ini

KABUPATEN BOGOR - Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Robben Rico menargetkan Sekolah Rakyat di Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), dapat digunakan pada akhir Juli 2026, sehingga para siswa baru bisa mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk tahun ajaran 2026/2027.

“Harapan kami tanggal 31 Juli nanti anak-anak yang baru bisa masuk melaksanakan program Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS," kata Robben usai meninjau pembangunan Sekolah Rakyat bersama Bupati Bogor Rudy Susmanto di Jasinga, Senin (13/7).

Ia menjelaskan Kemensos bersama Pemerintah Kabupaten Bogor telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang bertanggung jawab terhadap proses pembangunan, untuk memastikan proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Menurut dia, Kementerian PU menargetkan bagian-bagian yang bersifat fungsional dapat digunakan pada akhir Juli, sementara keseluruhan pembangunan dijadwalkan rampung pada pertengahan Agustus 2026.

"Tadi dijanjikan oleh teman-teman, posisinya di akhir Juli ini bisa MPLS masuk, untuk yang fungsional dan bisa selesai nanti di pertengahan Agustus," ujarnya.

Sekolah Rakyat tersebut dibangun oleh Kementerian PU di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, dengan kapasitas 1.080 siswa mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).

Kawasan pendidikan terpadu itu berdiri di lahan perbukitan seluas 6,96 hektare pada ketinggian 161 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Fasilitas yang dibangun meliputi ruang kelas, asrama siswa putra dan putri, asrama guru, gedung serbaguna, serta sarana olahraga.

Robben mengatakan kunjungannya bersama Bupati Bogor dilakukan untuk memastikan kesiapan Sekolah Rakyat permanen tersebut di tengah terbatasnya waktu menjelang dimulainya kegiatan MPLS.

"Hari ini saya mendampingi Pak Bupati bersama-sama melihat kesiapan Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Bogor yang berada di Desa Jasinga. Kita ingin memastikan karena hari ini memang kejar-kejaran waktunya dengan proses MPLS yang harus kemudian kita eksekusi di tahun ajaran 2026/2027," katanya.

Sementara itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan keberadaan Sekolah Rakyat di wilayah barat Kabupaten Bogor merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan akses pendidikan berkualitas kepada masyarakat kurang mampu.

Menurut Rudy, para siswa akan mendapatkan fasilitas pendidikan secara gratis, termasuk tempat tinggal, seragam, makan tiga kali sehari, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya.

"Masyarakat yang kurang mampu mendapat fasilitas dan sistem pendidikan yang sama dengan beberapa fasilitas pendidikan swasta di Indonesia yang berbayar mahal. Di sini semuanya gratis," kata Rudy.

Ia menilai pembangunan Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.