Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Jadwal Pencairan Bansos PKH dan BPNT Triwulan III Sasar 18 Juta KPM, Catat Tanggalnya!

📅 Senin, 13 Jul 2026, 18:45 WIB | Oleh:
Jadwal Pencairan Bansos PKH dan BPNT Triwulan III Sasar 18 Juta KPM, Catat Tanggalnya! Doc: ANTARA/Muhammad Zulfikar
Ket. Warga mengambil bantuan sosial berupa beras dan minyak goreng yang disalurkan Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat.

JAKARTA - Kementerian Sosial memastikan penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau program sembako untuk triwulan ketiga periode Juli-September mulai dicairkan pada 20 Juli mendatang.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (13/7), mengatakan bahwa saat ini proses administrasi pencairan bantuan operasional tersebut sedang dalam tahap penyelarasan akhir setelah Kementerian Sosial menerima data kependudukan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Bansos triwulan ketiga sedang kita proses, kemarin kami sudah dapat data terbaru dari BPS, sekarang kami sedang cleansinginsya Allah dalam waktu dua-tiga hari ini sudah selesai, dan setidak-tidaknya tanggal 20 nanti sudah mulai disalurkan,” kata dia.

Saifullah menjelaskan bahwa berdasarkan basis data terbaru tersebut nantinya terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lama yang tetap menerima bantuan, KPM yang tidak lagi menerima bansos, serta adanya sejumlah daftar penerima baru.

Perubahan status kepesertaan tersebut sangat bergantung pada hasil pemutakhiran data berkala. Untuk itu, dia mengapresiasi jajaran pemerintah daerah yang telah proaktif melakukan pemutakhiran data dari tingkat tapak, sehingga akurasi penyaluran bantuan sosial dapat semakin tepat sasaran di lapangan.

Kemensos mencatat tiga provinsi yang paling aktif melakukan pemutakhiran adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sementara Kota Bekasi menempati urutan tertinggi untuk tingkat komitmen pembaruan data kondisi sosial ekonomi keluarga di level kota.

Alur pemutakhiran pendataan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tersebut dimulai dari tingkat RT/RW, diteruskan ke operator desa atau kelurahan melalui musyawarah desa, divalidasi dinas sosial, ditetapkan oleh bupati atau wali kota, sebelum akhirnya diserahkan ke Kemensos.

Setelah diverifikasi ulang oleh BPS, data hasil pemutakhiran setiap tiga bulan itu dikembalikan ke Kemensos untuk dijadikan dasar hukum penyaluran bansos bagi warga yang benar-benar berhak.

Adapun kuota penerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah untuk program PKH dan BPNT menyasar sebanyak 18 juta keluarga.

Dari kuota tersebut Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial sebelumnya mengumumkan
untuk periode triwulan kedua 2026, ada sebanyak 475.821 keluarga penerima manfaat baru yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial PKH dan BPNT.

Jumlah tersebut menggantikan penerima sebelumnya yang dinyatakan graduasi atau naik kelas sosial, meninggal dunia, maupun terdeteksi sebagai aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI/Polri, BUMN, legislatif. Ant

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Lulusan Banyak, Tapi Tak Sesuai Kebutuhan Industri? Menaker Ungkap Solusinya
    Artikel yang sangat edukatif dalam membedah akar permasalahan ...
  • Kemenperin Perkuat Industri Otomotif Nasional lewat Peningkatan TKDN dan SNI
    Saya sangat sependapat dengan pandangan komprehensif Bapak Saleh ...
  • Pelumasan Sintetis Dorong Produktivitas dan Daya Saing Industri Plastik
    Informasi spesifik mengenai penghematan konsumsi energi hingga 10 ...
  • Kemenperin akan Gunakan Nilai Tambah untuk Ukur Kinerja Manufaktur
    Keberhasilan Indonesia menempati peringkat ke-12 dunia sekaligus memimpin ...
  • Kemenperin akan Arahkan Industri 2027 pada Hilirisasi dan Industri Hijau
    Prestasi Indonesia yang berhasil naik ke peringkat 12 ...
Advertisement
kai-expo-detail-sidebar
Megapolitan
CKG Kota Tangerang Deteksi ...
Megapolitan
Pemkot Bogor Dorong Peran P...
Rona
Estafet Tunas Kelapa Kwarda...

Pemkot Bogor Segera Tata PKL di Taman Heulang

1.5 jam yang lalu | Ilham Sudrajat

Megapolitan
Pemkot Bogor Segera Tata PK...

Wisatawan Taiwan Coba Ditarik ke Indonesia

1.5 jam yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Luar Negeri
Wisatawan Taiwan Coba Ditar...
Olahraga
Pukulan Telak Jelang Asian ...
Megapolitan
Disnaker: Balai Latihan Ker...
Daerah
Ekonomi Papua Sangat Bergan...
Advertisement
BMKG: Sebanyak 25 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Berstatus Awas Kekeringan

BMKG: Sebanyak 25 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Berstatus Awas Kekeringan

03 Sep 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.