DPR Harus Keluar dari Jebakan Lingkaran Transaksional yang Rusak Kepercayaan Publik

Pertaruhan Legitimasi

Sementara itu, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi mengatakan, enam poin yang disampaikan menjadi pertaruhan legitimasi DPR di mata publik. “Kita perlu menilai secara kritis, apakah langkah langkah itu substantif atau masih bersifat kosmetik,” kata Badiul.

Pembentukan Pansus dan janji audit anggaran DPR menjadi pintu masuk penting, tetapi pengalaman selama ini menunjukkan bahwa badan ad hoc kerap berakhir pada kompromi politik, bukan hasil yang mengikat. Audit anggaran hanya akan bermakna bila dilakukan oleh lembaga independen, bukan sekadar laporan internal.

Soal komitmen pada keterbukaan informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam legislasi, dia mengatakan perlu diuji secara nyata, karena praktik yang berlaku masih sangat elitis dan minim akses bagi publik luas.

“Saya berharap DPR membuat dashbord khusus laporan penggunaan anggaran per anggota dewan real time. Walau hanya serupiah uang yang digunakan, itu harus dilaporkan,”tegasnya.

Dia juga mendorong DPR mempercepat RUU prioritas terutama RUU Perampasan Aset, bukan agenda jangka pendek kekuasaan. DPR juga dituntut untuk memperkuat standar etik dan integritas, karena persoalan paling mendasar bukan sekadar biaya atau fasilitas, melainkan krisis kepercayaan akibat perilaku sebagian anggotanya.

“Enam keputusan itu baru sebatas kerangka awal, substansi perubahan akan sangat bergantung pada keberanian DPR untuk benar-benar menempatkan aspirasi rakyat di atas kepentingan politik praktis,” katanya.

Masyarakat dan lembaga penegak hukum seperti KPK perlu terus memantau kinerja DPR, agar komitmen mereka tidak berubah menjadi formalitas belaka. “Rakyat tidak boleh berhenti pada euforia tuntutan, saatnya publik memperlihatkan konsistensi pengawalan agar evaluasi total tidak hanya berhenti sebagai “janji politik”.

Di kesempatan lain, Dosen Magister Ekonomi Terapan, Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko mengatakan komunikasi politik yang transparan serta kredibel menjadi syarat tercapainya harapan masyarakat untuk merasa terwakili.

“Jika rakyat terus tertipu dengan janji politik, maka mengembalikan kepercayaan semakin sulit,” kata Suhartoko.