Royalti Musik Jadi Beban, Hotel Bintang Lima dan Warung Kopi Dibebani Sama

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Lalu Alwan Basri sebelumnya mengatakan segera melakukan konsolidasi terkait dengan aturan pemungutan royalti pemutaran musik di hotel, restoran, tempat hiburan dan sejenisnya.

Konsolidasi akan dilakukan melalui perwakilan lembaga yang sudah terbentuk yakni Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang ada di daerah ini.

"Kami ingin duduk bersama dengan lembaga terkait agar ada win-win solution atau saling menguntungkan," katanya.

Ia menilai Kota Mataram merupakan pusat ibu kota Provinsi NTB memiliki banyak tempat hiburan dan wisata yang rata-rata memutar lagu-lagu tertentu sebagai upaya menarik konsumen.

Tidak hanya itu, bahkan warung-warung kecil juga kerap kali menyiapkan fasilitas pemutaran lagu-lagu untuk menarik konsumen sekaligus menghibur pengunjung.

"Apa iya, mereka juga harus ditarik royalti," katanya.

Selain itu, bagaimana dengan anak-anak yang sedang mengembangkan bakat mereka di bidang musik, apakah juga harus bayar royalti.

Terkait dengan itu, pihaknya akan menyampaikan suara-suara dari masyarakat bawah ke pemerintah pusat sebab kebijakan itu dinilai bisa berdampak mematikan sektor ekonomi daerah.

"Penarikan royalti itu, bisa mematikan sektor ekonomi terutama yang bergerak di bidang hiburan," katanya.