Pemprov: Akses Pendidikan Menengah di NTT Meningkat

KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat adanya peningkatan akses pendidikan menengah di provinsi itu dalam dua tahun terakhir ini.

"Angka partisipasi kasar naik dari 88,66 persen pada tahun 2023 menjadi 89,20 persen pada tahun 2024, sementara angka partisipasi murni meningkat dari 58,15 persen menjadi 60,73," kata Gubernur NTT, Melki Laka Lena, di Kupang, Rabu (20/8).

Hal ini disampaikan gubernur berkaitan dengan perkembangan pembangunan, khususnya dalam akses pendidikan menengah di NTT. Sementara rata-rata lama sekolah juga mengalami kenaikan, meski perlahan, dari 8,01 persen menjadi 8,02 persen per tahun.

Dia mengatakan untuk pembangunan fisik sekolah, sejak tahun 2023 hingga 2025, telah dibangun 64 sekolah baru. Jumlah itu terdiri atas 36 sekolah pada tahun 2023, 18 sekolah pada 2024, dan 10 sekolah pada 2025. "Sehingga, saat ini jumlah sekolah menengah di NTT mencapai 1.033 unit yang terdiri atas 624 SMA, 60 SMK, dan 49 SLB," ujar dia.

Sementara itu, sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, tujuh pilar, dan dasa cita Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2025–2030, pemerintah provinsi juga memperkuat akses ke perguruan tinggi dan pendidikan kedinasan.

Hingga akhir Mei 2025, tercatat ada 2.137 siswa mengikuti program pendampingan penuh. Dimana sebanyak 1.874 siswa menyelesaikan pendaftaran secara daring, 1.032 siswa lolos seleksi administrasi. Kemudian, 479 siswa lolos tahap akademik dan psikotes, 215 siswa mencapai tahap akhir seleksi dan 124 siswa resmi diterima di TNI, Polri, dan perguruan tinggi kedinasan.

Untuk jalur reguler, capaian juga menggembirakan, dimana tahun 2025, sebanyak 4.642 siswa asal NTT diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Jumlah itu terdiri atas 1.511 siswa melalui jalur prestasi (SNBP) dan 3.131 siswa melalui jalur tes (SNBT).

"Kita terus berupaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui pembangunan sarana prasarana sekolah serta rekomendasi pendirian sekolah baru," ujar dia.

Sementara itu, dukungan bagi siswa kurang mampu diwujudkan melalui Program Indonesia Pintar dari Pemerintah Pusat serta implementasi Quick Wins Melki-Johni melalui beasiswa langsung dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2025.

"Implementasi itu hanya diberikan kepada 1.291 siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu dengan anggaran Rp3,09 miliar," tegasnya.

Dia berharap dengan peningkatan SDM serta semakin banyaknya fasilitas pendidikan yang memadai mampu membuat para pelajar semakin bergairah dalam menempuh pendidikan.