Andalkan Ekonomi Ekstraktif, Kualitas Ketenagakerjaan RI Rendah

JAKARTA - Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporannya beberapa waktu lalu menyebutkan angka pengangguran di Indonesia pada April 2024 merupakan yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Angka pengangguran RI pada April tahun lalu itu 5,2 persen dari total penduduk 279,96 juta jiwa. 

Setelah Indonesia baru Filipina dengan angka pengangguran 5,1 persen dari 114,16 juta jiwa penduduk. Tempat ketiga ditempati Malaysia dengan angka pengangguran 3,5 persen dari 33,46 juta jiwa penduduknya.

Menanggapi kondisi seperti itu, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (API) DIY, Tim Aprianto, menilai tingginya tingkat pengangguran di Indonesia saat ini tidak lepas dari dua faktor utama yaitu, deindustrialisasi dan ketidaksinambungan kebijakan antar pemerintahan.

Tren ini kata Tim telah terbentuk dalam jangka panjang, seiring penurunan kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) yang terus terjadi sejak satu dekade terakhir.

“Kontribusi industri manufaktur yang dulu mencapai 23,5 persen kini tinggal 18,47 persen, dan tahun ini saya khawatir kembali menurun. Dampak dari deindustrialisasi itu pasti pengangguran,” kata Tim di Yogyakarta, Senin (11/8).

Menurut Tim, fenomena ini diperparah oleh lemahnya kesinambungan kebijakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) antar rezim pemerintahan. Ia menyoroti bahwa selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, fokus diarahkan pada revitalisasi pendidikan dan keterampilan vokasi. Namun, program tersebut tidak dilanjutkan secara konsisten oleh pemerintahan saat ini.

“Tiba-tiba sekarang bergeser ke sekolah rakyat dan program makan bergizi gratis, tanpa kesinambungan dengan agenda vokasi,” katanya.

Tim menilai kebijakan vokasi semestinya mendapat prioritas karena menjadi kunci peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui upskilling dan reskilling. “Di era pasar bebas, kunci bertahan adalah efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Kalau tidak, pengangguran akan membesar karena tenaga kerja digantikan otomasi, kecerdasan buatan, atau tenaga kerja asing,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pengangguran memiliki korelasi erat dengan kemiskinan dan kriminalitas. “Kemiskinan sangat dekat dengan pendidikan dan pengangguran, dan ujung-ujungnya bisa memicu kriminalitas,” katanya.

Masa Panen Raya

Pemerhati masalah kemiskinan dari Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi mengatakan, penilaian IMF bahwa tingkat pengangguran di Indonesia akan mencapai 5 persen atau menempati posisi tertinggi di ASEAN sebenarnya wajar saja, karena data BPS Mei lalu juga meirilis data yang mengindikasikan angka pengangguran terbuka 4,76 persen meski dengan nada optimis turun 0,06 persen dari tahun sebelumnya.

“Yang perlu dipahami adalah konsep pengangguran terbuka iniberdasarkan definisi survei ketenagakerjaan yaitu penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak sama sekali dalam seminggu dan aktif mencari kerja, angkanya mencapai 4,76 persen pada Februari 2025,” kata Hafidz.

Dia menjelaskan, untuk memahami dinamika ketenagakerjaan, juga perlu memberi perhatian tinggi pada angka setengah pengangguran atau penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, bukan karena keinginannya dan masih aktif mencari pekerjaan lainnya, angkanya mencapai 8 persen. Sekali lagi BPS menunjukan optimisme bahwa angka ini membaik dari tahun sebelumnya yang mencapai 8,52 persen.

“Kita akan melihat pada bulan agustus nanti, biasanya angkanya lebih rendah dikarenakan tibanya masa panen raya di sebagian daerah, serta banyaknya operasional pekerjaan pemerintah dan swasta yang sudah berjalan sehingga bisa menyerap lebih banyak pekerja, tetapi dengan melihat efisiensi yang diberlakukan bisa jadi angkanya justru turun,”papar Hafidz.