Esther Indef Tegaskan, Tanpa Insentif Proyek Green Energy Sulit Jalan!

JAKARTA-Pemerintah harus menyiapkan insentif bagi proyek proyek green energy. Sebab, proyek tersebut menelan biaya tak sedikit. Pemberian fasilitas untuk menarik minat pasar, sehingga investor tergerak untuk menanamkan modalnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti mengatakan, project-project green energy transition memang harus didorong, mengingat pembangunan tidak hanya harus berdampak pada ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan. "Artinya pembangunan memang tidak boleh menyisakan kerusakan lingkungan,"ucap Esther pada Koran Jakarta,Jumat (1/8).

Namun lanjut dia, untuk melakukan investasi green energy ini tidak mudah, butuh teknologi dan biaya investasi yang relatif besar. Untuk bisa mendorong ke sana perlu diberikan insentif fiskal. Tidak hanya itu, marketnya juga harus dijamin ada. 

Menurut dia, kalau dibuat daftar negatif untuk brown energy takutnya pelaku industri belum bisa migrasi ke green energy malah tidak ada investasi yang jalan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudisthira menegaskan penting yakni peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) selaku super holding bank-bank BUMN, seperti Bank Mandiri, BNI, BRI.

Menurut Bhima, Danantara seharusnya melakukan uji kelayakan yang mengintegrasikan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) untuk proyek-proyek yang akan didanai, menyusul masih adanya proyek fosil yang masuk daftar rencana investasinya. Apalagi, Danantara bergabung dalam International Forum of Sovereign Wealth Fund (IFSWF) yang menerapkan Santiago Principles.

Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa SWF dikelola dengan transparansi, akuntabilitas, dan prinsip tata kelola yang baik, dengan tujuan untuk menjaga dan memaksimalkan nilai aset negara untuk jangka panjang.

“Dengan telah bergabung dengan IFSWF dan dana kelolaan yang besar seharusnya ada taksonomi berkelanjutan dan mempunyai tekanan yang tepat kepada BUMN untuk investasi dan pendanaan kepada energi terbarukan,” Bhima menegaskan.

Diketahui, perbankan Indonesia dinilai tertinggal dalam mendukung komitmen iklim dengan masih mendukung pembiayaan di sektor batu bara. Bagaimana tidak, di tengah semakin nyatanya dampak krisis iklim, perbankan nasional tercatat telah mengucurkan pinjaman hingga 7,2 miliar dollar AS ke perusahaan batu bara pada 2021-2024 

"Lemahnya komitmen pemerintah mendorong transisi energi membuat sektor batu bara masih dianggap menguntungkan, sehingga lembaga keuangan terus mengalirkan dana ke sektor ini,"tegasnya.

Laporan terbaru Koalisi #BersihkanBankmu “Mendanai Krisis Iklim: Bagaimana Perbankandi Indonesia Mendukung Pembiayaan Batu Bara” mengungkap, dari total 7,2 miliar dollae AS, lima bank besar nasional menjadi pemberi pinjaman terbesar ke sektor batu bara yang mencapai 5,6 miliar dollar AS.