Terobosan Baru! RI Jajaki Integrasi Sistem Keuangan dengan Negeri Kangguru

Jakarta - Indonesia, diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, menjajaki peluang kerja sama teknis dan pertukaran pengetahuan sistem keuangan dengan Australian Prudential Regulation Authority (APRA).

Penjajakan itu dilakukan saat pertemuan bilateral di tengah rangkaian Economic Policy Dialogue tahunan antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Australian Treasury.

Dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (30/7), Wamenkeu Thomas menyampaikan bahwa tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia. Sebab, restrukturisasi kelembagaan di Kementerian Keuangan melahirkan Direktorat Jenderal baru untuk Pengembangan dan Stabilitas Sektor Keuangan.

Langkah tersebut dikatakan mencerminkan komitmen Indonesia dalam memperkuat ekosistem keuangan yang sehat, inovatif, dan berdaya tahan.

Sesi diskusi juga menyoroti reformasi besar di Indonesia melalui Omnibus Law on the Financial Sector yang diyakini sebagai landasan penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Reformasi itu adalah membangun sistem keuangan yang tangguh, inklusif, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dalam konteks ini, APRA dianggap sebagai mitra penting untuk bertukar pengalaman terkait tata kelola dan stabilitas sektor keuangan.

Pada kunjungan itu kedua belah pihak juga sinergi kelembagaan serupa antara Financial Sector Stability Committee (KSSK) di Indonesia dan Council of Financial Regulators (CFR) di Australia, termasuk mekanisme koordinasi saat terjadi tekanan pasar serta pendekatan lintas sektor seperti ekonomi digital dan isu perubahan iklim.

Selain berdiskusi terkait lembaga keuangan, APRA pun menyoroti langkah Indonesia dalam menghadapi gejolak global, seperti tarif perdagangan Amerika Serikat.

Mereka mengapresiasi langkah Indonesia dalam melakukan diversifikasi negara yang berpotensi menjadi investor ke Indonesia, seperti Australia melalui peluncuran Kangaroo Bond.

APRA juga menjelaskan bahwa investor Australia secara fundamental memiliki kepercayaan terhadap kebijakan Indonesia melihat banyak potensi ekonomi yang bisa dikembangkan.