Ojol Bisa Jadi Bom Waktu! Ekonom Desak Pemerintah Turun Tangan Benahi Regulasi

JAKARTA - Regulasi ojek online sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak, termasuk pengemudi, perusahaan aplikasi, dan pengguna. 

Regulasi yang baik dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan keselamatan, dan melindungi hak-hak para pengemudi, serta memastikan layanan yang berkualitas bagi pengguna. 

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai industri ojek online membutuhkan regulasi komprehensif demi melindungi kepentingan semua pihak, termasuk konsumen, pengemudi, aplikator, pemerintah, serta pelaku UMKM yang bergantung.

“Apa pun solusi yang dikeluarkan, harus mempertimbangkan kepentingan seluruh stakeholder, yaitu konsumen, driver, pemerintah dan aplikator. Pembahasan harus komprehensif, tidak boleh sepotong-sepotong,” kata Wijayanto dalam keterangan di Jakarta, Minggu (27/7).

Menurutnya transportasi online saat ini berperan penting membantu menghubungkan para pelaku ekonomi, sehingga ikut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Akan tetapi pada saat daya beli masyarakat menurun, ekosistem transportasi online ini juga terganggu sehingga sektor ini perlu mendapatkan dukungan, dalam hal ini bentuknya ialah fleksibilitas regulasi.

Dia menilai, usulan sebagian pihak yang meminta besaran bagi hasil atau komisi ojek online (ojol) yang ditetapkan sebesar maksimal 20 persen lalu kemudian diminta diturunkan menjadi 10 persen itu dinilai berisiko bagi semua ekosistem, tak hanya bagi perusahaan aplikasi, driver, tapi juga konsumen dan UMKM yang bergantung di sektor ini.

"Usulan tersebut (penurunan komisi) perlu dikaji ulang, karena bisa membangkrutkan aplikator ojol,” katanya usai gelaran Focus Group Discussion bertema "Transportasi Online yang Adil dan Berkelanjutan.

Dia mengatakan, perlunya regulasi yang menjadi acuan karena sektor itu akan menjadi andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan pekerjaan, dan mengurangi ketimpangan.

"Kita semua, tidak hanya pemerintah, perlu belajar dari pengalaman negara lain dalam memajukan industri transportasi online. Juga belajar dari sektor-sektor di Indonesia yang sudah berhasil melakukan transformasi; dua sektor yang bisa dijadikan referensi adalah perbankan dan telekomunikasi,” katanya.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyatakan, tengah mengolah dan mematangkan aturan transportasi online agar tercipta aturan yang bersifat adil serta berkelanjutan bagi seluruh ekosistem.

"Sebagai regulator di bidang transportasi, kami perlu menyerap berbagai informasi dan data untuk memutuskan suatu kebijakan transportasi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Forum ini bukanlah forum untuk memutuskan tetapi untuk berdiskusi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangan di Jakarta, Kamis (24/7).

Lebih lanjut, ia menuturkan saat ini ada lebih dari tujuh juta mitra ojek online yang tersebar di seluruh Indonesia. Di samping pengemudi ojek online, ada juga pelaku UMKM yang hidupnya bergantung pada ekosistem transportasi online.

Dia menuturkan, pengaturan terkait ekosistem transportasi online juga melibatkan berbagai kementerian/lembaga lainnya seperti Kementerian Komunikasi dan Digital terkait platform aplikasi, serta Kementerian Ketenagakerjaan terkait sistem tenaga kerja.