Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Papua Pegunungan Fokus Perlindungan Lingkungan Lewat Kajian KLHS

📅 Selasa, 22 Jul 2025, 11:30 WIB | Oleh: Tim Penulis
Papua Pegunungan Fokus Perlindungan Lingkungan Lewat Kajian KLHS Doc: Antara Foto
Ket. Kepala DLHKP Papua Pegunungan Rumbin Yulahap

Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (DLHKP) Papua Pegunungan (Papeg) mendorong kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS sebagai dasar hukum perlindungan lingkungan di delapan kabupaten daerah ini.

Kepala DLHKP Papua Pegunungan Rumbin Yulahap di Wamena, Selasa mengatakan KLHS dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam seluruh kebijakan, rencana dan program pembangunan berkelanjutan.

“KLHS membantu mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dari berbagai program pembangunan dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mengurangi dampak negatif serta mencapai pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.

Menurut dia, sebagai daerah otonomi baru atau DOB maka harus memastikan landasan hukum bagi lingkungan di delapan kabupaten Papua Pegunungan.

“Mengapa landasan hukum harus dilakukan karena sebagai DOB pasti akan ada pembangunan yang dilakukan di daerah ini, maka landasan hukum lingkungan perlu ada supaya setiap pembangunan yang akan dilakukan di Papua Pegunungan tidak mengganggu lingkungan dan ekosistem,” ujarnya.

Dia menjelaskan saat ini kajian KLHS telah dituangkan dalam rencana tata ruang wilayah atau RTRW yang sedang digodok oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Papua Pegunungan.

“Konsep pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan telah tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 13 tahun 2024. Maka Dinas PUPRPKP Papua Pegunungan sebagai OPD teknis maka harus membuat regulasi hukum sehingga setiap pembangunan yang nantinya dikerjakan tidak mengganggu ekosistem alam,” katanya.

Dia menambahkan KLHS harus juga diterapkan di pemerintah daerah delapan kabupaten sehingga meminimalisir sejak dini kerusakan lingkungan akibat pembangunan berkelanjutan di kemudian hari.


“Kami berharap delapan kabupaten di Papua Pegunungan juga menerapkan KLHS dalam setiap pembangunan sehingga tidak ada kerusakan lingkungan yang terjadi ketika pembangunan dilakukan,” ujarnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Gelombang Tsunami Setinggi 18 Meter Mengancam Pantai Selatan Kebumen
    Membayangkannya saja sudah bikin takut. Apalagi ada keluarga ...
  • Mohon Dukungan Doa! Paus Leo XIV Akan Jalani Operasi Paru-paru di Roma
    Turut mendoakan, semoga operasinya berjalan baik dan lancar ...
  • Peringkat FIFA Melesat, Timnas Indonesia Dipastikan Lolos Langsung ke Putaran Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2030
    Masa depan timnas kita sepertinya makin cerah, sangat ...
  • Kolaborasi Industri dan Akademisi Diperkuat, Seequent Dorong Kapasitas Geosains Indonesia
    How can collaboration between industry and academic institutions ...
  • Mengapa Tak Banyak Mahasiswa Asing yang Mau Kuliah di Indonesia?
    What factors might discourage international students from pursuing ...
Advertisement
Kabut Asap Sampai Jakarta, Bandara Soetta Batalkan Dua Penerbangan

Kabut Asap Sampai Jakarta, Bandara Soetta Batalkan Dua Penerbangan

17 Oct 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.