Bangun Ekonomi Perawatan untuk Hadapi Penuaan Penduduk

Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus berupaya mencegah terjadinya kekerasan anak dan perempuan, kekerasan seksual, cyberbullying, serta memperjuangkan kesetaraan gender dan pembangunan ekonomi perawatan demi generasi emas Indonesia pada 2045.

Untuk itu, wartawan Koran Jakarta Fredrikus W Sabini melakukan wawancara kepada Wamen PPPA, Veronica Tan dalam sejumlah kesempatan. Veronica dalam kesempatan itu berbicara terkait banyak isu seperti kesetaraan gender, masalah kekerasan seksual, nasalah cyberbullying, dan sejumlah isu penting lainnya seperti ekonomi perawatan yang menjadi persoalan serius di Tanah Air. Berikut petikan wawancaranya.

Kita selalu katakan kesetaraan gender, tetapi praktiknya masih lemah. Bagaimana anda melihat isu ini?

Kesetaraan gender harus dimulai dari rumah. Kesetaraan bukan hanya isu ruang publik. Ketimpangan justru sering berawal dari rumah. Perempuan tidak sedang menggantikan laki-laki, melainkan memperkuat fondasi keluarga.

Perempuan yang berdaya secara ekonomi adalah kunci keluarga yang tangguh. Perempuan yang mandiri secara finansial bukan ancaman, tapi kekuatan strategis. Mereka bukan mengambil alih peran kepala keluarga, tapi jadi pilar utama yang menopang.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus dilakukan secara inklusif tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilakukan mulai dari unit terkecil negara, yaitu keluarga.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 menjamin keadilan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa membedakan antara perempuan dan laki-laki. Artinya, prinsip kesetaraan itu sudah diatur dalam konstitusi kita. Kemudian, dalam Pancasila, nilai keadilan tercermin dalam sila kelima. Jika, kita lihat Asta Cita yang keempat, Presiden dan Wakil Presiden RI menekankan pentingnya penguatan SDM karena kita sedang mempersiapkan Generasi Emas 2045. Artinya, peningkatan kualitas SDM harus dilakukan tanpa diskriminasi gender, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang.

Dalam mendukung visi Generasi Emas 2045, kira kira apa yang perempuan harapkan?

Dalam mendukung visi Generasi Emas 2045, pemerintah terus mendorong partisipasi aktif perempuan di berbagai sektor melalui kebijakan yang memberikan akses, motivasi, dan kesempatan yang setara. Salah satunya adalah kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan dalam politik yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Tinggal bagaimana aplikasi dan implementasinya di lapangan. Semua itu kembali kepada keluarga, karena keluarga adalah unit terkecil dari sebuah negara. Keluarga harus mampu menanamkan mindset yang sama mengenai aksesibilitas. Ketika perempuan menjadi entrepreneur, bekerja, dan mampu menghasilkan pendapatan, mereka tidak hanya membantu perekonomian keluarga tetapi juga mendukung tercapainya visi Generasi Emas 2045.

Pentingnya edukasi dan perluasan akses bagi perempuan sebagai kunci memperkuat peran perempuan dalam membangun Indonesia Emas 2045.

ANTARA/ARI BOWO SUCIPTO

Ada banyak kasus kekerasan seksual, salah satunya pernah terjadi di Universitas Pancasila beberapa waktu lalu. Bagaimana tanggapan Anda?

Proses hukum terhadap pelaku harus tetap berjalan sebagaimana mestinya, tanpa pandang bulu. Kami datang ke Universitas Pancasila untuk mengetahui bagaimana alur Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) berjalan, terutama ketika ada pelaporan dari mahasiswa atau pekerja yang merasa terintimidasi. Kami ingin tahu, apakah universitas memberikan perlindungan yang cukup terhadap korban? Tugas negara adalah memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabilitas dalam penanganan laporan korban.