Yang Viral yang Berkuasa: Politik Kini Ditentukan oleh Algoritme, Bukan Kebijakan Substantif

Ilyas Akbar Almadani, Universitas Gadjah Mada

Di era ketika jempol lebih menentukan daripada parlemen, kekuasaan politik kini tak lagi bersandar pada institusi, konstitusi, ataupun kebijakan rasional, melainkan dalam bentuk algoritme, viralitas, dan resonansi emosional.

Hal ini menimbulkan berbagai macam objek studi yang belum mendapat tempat “resmi” dalam penelitian sosiologi dan politik. Dari fenomena ini saya mencetuskan istilah sebut sebagai “Power Morph” (pergeseran kuasa digital), yaitu transformasi bentuk kekuasaan, dari struktur formal menuju jaringan afektif, yang dibentuk dan disebarluaskan oleh teknologi digital.

Istilah ini saya usulkan sendiri sebagai sintetis dari sebuah teori mengenai afektivitas politik dan algoritmisasi pengaruh publik.

Dalam ekosistem Power Morph, kekuasaan tidak lagi lahir dari struktur dan institusi, melainkan dari kemampuan membentuk resonansi (gema) emosional.

Dampak dari Power Morph terhadap kualitas pemerintahan adalah dapat mengaburkan kejernihan opini publik dan mengganggu sistem penegakan hukum.

Terlebih, aturan hukum kita saat ini belum didesain untuk menghadapi dinamika berbasis algoritme. Dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan krisis demokrasi.

Maka dari itu, pemerintah perlu mendesain ulang tata kelola demokrasi digital yang lebih adaptif dan etis.

Dari kebenaran ke resonansi

Kita hidup di zaman ketika kebenaran tidak lagi ditentukan oleh argumen, data, atau prosedur hukum, melainkan oleh jumlah likes, retweet, view, dan fitur interaksi lain di media sosial.

Kekuatan tidak lagi bersumber dari bukti ilmiah, melainkan dari pengaruh emosional sebuah pesan.

Contohnya adalah figur politik seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, atau Dedi Mulyadi, yang viral bukan karena programnya, melainkan karena cuplikan-cuplikan naratif emosional mereka di media sosial masing-masing. Ini termasuk pidato penuh simpati, blusukan dramatis, hingga momen tangis mengharukan.

Dalam konteks global, contohnya adalah Donald Trump, yang juga menunjukkan bagaimana resonansi emosional bisa mengalahkan validitas data.