Yang Viral yang Berkuasa: Politik Kini Ditentukan oleh Algoritme, Bukan Kebijakan Substantif

Dengan kata lain, politik hari ini telah bergeser dari kontestasi ide menjadi kompetisi atensi. Fakta kalah oleh afeksi. Emosi yang dibentuk melalui media sosial lalu diviralkan cenderung lebih memengaruhi opini publik dibandingkan program kebijakan yang substantif.

‘Fictocracy’: Kekuasaan berbasis narasi, bukan data

Saya memunculkan istilah “fictocracy” sebagai konsekuensi dari fenomena “power morph”, yakni ketika persepsi kolektif dibentuk oleh rezim yang berkuasa melalui narasi emosional.

Istilah ini saya ambil dari gagasan fictional governmentality dan teori symbolic power dari sosiolog asal Prancis, Pierre Bourdieu.

Dengan adanya “fictocracy”, simbol kekuasaan modern tidak lagi berbasis prosedur formal, regulasi, dan data.

Dalam konteks ini, tokoh-tokoh publik membangun citra dan kepercayaan bukan melalui program, tetapi melalui kemampuan menyentuh emosi publik.

Gubernu Jawa Barat Dedi Mulyadi, misalnya, kerap membagikan momen emosional bersama warga melalui vlog. Pendahulunya, Ridwan Kamil, pun merespons peristiwa publik dengan gaya naratif penuh empati.

Figur seperti Volodymyr Zelenskyy, Presiden Ukraina, juga menampilkan bagaimana kekuatan cerita dan simbol bisa menggalang dukungan lebih luas daripada prosedur diplomatik formal.

‘Nodicentrism’: Kekuasaan berpindah ke simpul digital

Kekuasaan negara secara formal memang masih diatur lewat hukum dan pemilu. Namun dalam praktiknya, sumber pengaruh paling kuat hari ini justru berada di tangan para platform digital seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan X.

Saya menyebut fenomena ini sebagai “nodicentrism”, yakni situasi ketika simpul digital (node) menjadi pusat kendali kekuasaan, bukan lagi lembaga negara.

Istilah ini saya adaptasi dari konsep network power, yakni bagaimana platform digital kini berperan sebagai aktor politik baru dalam mengatur visibilitas dan opini publik.

Negara bisa membuat undang-undang, tetapi algoritma bisa membungkam siapa pun lewat praktik seperti shadow banning (pembatasan sepihak), boosting (meningkatkan engagement), atau content framing (membingkai suatu peristiwa untuk tujuan tertentu).

Ini adalah bentuk baru dari kontrol politik yang tidak terlihat, namun sangat menentukan ruang partisipasi publik.