Mengatasi tantangan degradasi lahan, menjaga produksi pangan

Prioritas strategis

Momentum ini reflektif bagi semua pihak untuk menegaskan kembali komitmen menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Konversi lahan yang tidak terkendali, degradasi tanah, dan kekeringan semakin nyata mengancam fondasi ketahanan pangan. Masyarakat perlu diberi edukasi menyeluruh tentang pentingnya konservasi tanah dan air, sementara pemerintah harus lebih tegas dalam menegakkan regulasi serta mendorong program restorasi lahan secara konsisten dan sistematis.

Langkah awal yang bisa ditempuh adalah memperkuat pendekatan agroekologi dan praktik pertanian berkelanjutan. Penggunaan pupuk organik, rotasi tanaman, penanaman tanaman penutup tanah, dan diversifikasi komoditas terbukti menjaga kesuburan tanah serta mengurangi erosi.

Penerapan teknologi pertanian presisi, berbasis sensor, drone, dan data satelit, juga semakin relevan. Teknologi ini memungkinkan pengelolaan input, seperti air, pupuk, dan pestisida secara efisien dan tepat guna, sehingga menghindari eksploitasi tanah berlebihan yang mempercepat kerusakan.

Kemampuan pemerintah dalam merehabilitasi lahan masih sangat terbatas, hanya sekitar 100 ribu hektare per tahun, bahkan pada 2025 baru mampu sekitar 19 ribu hektare, setelah memperhitungkan dana rehabilitasi dan pemeliharaan. Ini menegaskan bahwa pencapaian program rehabilitasi masih memrlukan upaya lebih serius untuk mencapai target ambisius. Dibutuhkan sinergi lintas sektor, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan anggaran yang memadai agar target rehabilitasi benar-benar berdampak.

Aspek air juga tidak kalah penting. Data Ditjen Sumber Daya Air menunjukkan bahwa dari 7,3 juta hektare sawah irigasi, hanya 4,8 juta hektare yang mendapatkan suplai air secara reguler. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur air skala mikro, seperti embung, sumur resapan, drip irrigation, serta teknologi panen air hujan harus menjadi bagian dari kebijakan nasional, terutama di daerah rawan kekeringan, seperti NTT, NTB, dan sebagian Jawa.

Lebih jauh, pengelolaan lahan dan air harus terintegrasi dalam pendekatan lanskap yang utuh. Menjaga tutupan vegetasi di daerah tangkapan air dan mengembangkan model pertanian terpadu yang mengombinasikan pertanian, peternakan, dan kehutanan dalam satu sistem akan memperkuat siklus air dan kesuburan tanah.

Paradigma produksi pangan juga perlu bergeser dari perluasan lahan menjadi intensifikasi berkelanjutan berbasis ekosistem. Indonesia perlu mendorong keberagaman pangan dengan memanfaatkan potensi komoditas lokal tahan kekeringan, seperti sorgum, sagu, ubi kayu, dan talas yang cocok dikembangkan di lahan marginal serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Akhirnya, penerapan prinsip land degradation neutrality, di mana setiap konversi lahan harus diimbangi dengan pemulihan lahan lain secara sepadan, perlu menjadi prinsip dalam seluruh program pembangunan pertanian. Peran petani dan komunitas lokal sangat penting, sehingga perlu diperluas program, seperti Sekolah Lapang Iklim dan Sekolah Lapang Konservasi Tanah.

Insentif ekonomi, seperti pembiayaan ramah lingkungan, subsidi benih, atau keringanan pajak bagi petani konservasi juga perlu dihadirkan. Tidak kalah penting, lembaga riset dan perguruan tinggi harus memperkuat inovasi berbasis agroklimat dan teknologi lokal adaptif.

*) Kuntoro Boga Andri adalah Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), Perkebunan, Kementerian Pertanian