Mengatasi tantangan degradasi lahan, menjaga produksi pangan

Jakarta -- Tanggal 17 Juni diperingati sebagai Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia, sebuah momentum untuk merenungkan tantangan besar yang dihadapi sektor pertanian kita.

Degradasi lahan dan kekeringan bukan hanya ancaman lingkungan, tetapi juga krisis ketahanan pangan yang harus ditanggapi dengan serius.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa sekitar 14 juta hektare lahan mengalami degradasi lahan (berat). Artinya kemampuan tanah dalam menopang kehidupan tanaman dan mempertahankan kesuburannya telah menurun drastis.

Proses degradasi lahan ini dimulai dari konversi hutan yang tidak terkendali, eksploitasi pertambangan, hingga penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan potensi dan pengelolaan yang kurang tepat. Akibatnya, lahan yang semula subur menjadi tidak produktif, mengurangi kapasitas produksi pangan nasional.

Degradasi lahan yang ditandai dengan kekeringan melanda berbagai daerah di Indonesia semakin memperburuk kondisi pertanian. Pada tahun 2023, fenomena El Nino menyebabkan musim kemarau panjang, mengakibatkan kerusakan tanaman dan kebakaran hutan. Meskipun diperkirakan musim hujan pada 2025 akan normal, risiko kekeringan tetap ada, terutama pada musim kemarau dari Juli hingga September.

Meskipun tantangan besar dihadapi terkait degradasi lahan, ada optimisme dalam sektor pertanian. Pada kuartal pertama 2025, produksi beras nasional meningkat tajam sebesar 52,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mencapai 8,67 juta ton. Peningkatan ini sejalan dengan meluasnya luas panen padi yang diperkirakan mencapai 2,83 juta hektare.

Terkait degradasi lahan, Kementerian Pertanian juga menargetkan produksi padi nasional mencapai 34 juta ton pada tahun 2025, sebagai bagian dari upaya mencapai swasembada pangan pada 2027. Untuk mendukung hal ini, pemerintah berencana membuka 3 juta hektare lahan baru untuk pertanian, dengan fokus pada lahan rawa di Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua.

Untuk memastikan keberlanjutan produksi pertanian, pengelolaan lahan harus dilakukan secara bijaksana. Restorasi untuk mengatasi degradasi lahan menjadi langkah penting untuk mengembalikan fungsi ekologis dan produktivitas lahan. Selain itu, penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik dan sistem irigasi yang efisien, dapat membantu meningkatkan hasil pertanian, tanpa merusak lingkungan.

Ancaman Diam-diam

Lahan merupakan modal dasar dalam sistem pertanian. Namun, dalam dua dekade terakhir, Indonesia menghadapi degradasi lahan yang cukup masif. Penyebabnya bukan semata faktor alam, tetapi juga tekanan aktivitas manusia, seperti deforestasi, penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan, praktik pertanian monokultur tanpa rotasi tanaman, serta alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan perumahan.

Degradasi lahan juga ditandai dengan konversi lahan pertanian yang menjadi tantangan serius bagi ketahanan pangan nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa dalam periode 2013–2023, luas lahan sawah Indonesia menyusut sekitar 600 ribu hektare. Artinya, setiap tahun kita kehilangan rata-rata 60 ribu hektare lahan sawah produktif, setara 1,5 kali luas DKI Jakarta dalam lima tahun.

Jika tren ini tidak ditanggulangi, bukan hanya kedaulatan pangan yang terancam, tetapi juga keberlanjutan ekonomi pertanian yang menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 38 juta penduduk perdesaan.

Kekeringan kini tidak lagi sekadar fenomena musiman, melainkan ancaman struktural yang diperparah oleh perubahan iklim yang memperpanjang musim kering dan meningkatkan intensitas dampaknya, terutama di wilayah-wilayah rentan, seperti Nusa Tenggara, Jawa Timur bagian utara, dan Kalimantan Selatan. BMKG mencatat bahwa pada musim kemarau 2023, curah hujan turun hingga 70 persen dibandingkan kondisi normal akibat El Niño, menyebabkan gagal panen 20–40 persen di beberapa sentra padi, seperti Jawa Tengah dan DIY.

Krisis air irigasi pun meluas, dengan banyak bendungan dan embung mengering, memaksa petani, seperti di Indramayu, Jawa Barat, menunda tanam atau beralih ke komoditas non-padi. Tanpa upaya mitigasi yang konkret, degradasi lahan dan kekeringan akan terus melemahkan kapasitas produksi pangan nasional dan memperparah ketimpangan perdesaan.